Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mensos Risma Ungkap Penerima PKH Lebih Banyak Keluarga Lurah hingga Kepala Desa

Mensos Risma Ungkap Penerima PKH Lebih Banyak Keluarga Lurah hingga Kepala Desa Mensos Tri Rismaharini di Malang. ©2021 Istimewa

Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini atau Risma mengaku telah menerima banyak aduan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Ia mengungkap mayoritas penerima bansos PKH lebih banyak keluarga lurah hingga kepala desa.

"Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," kata Mensos Risma dalam Webinar Seri II: Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, Selasa (15/6).

Risma sendiri mengaku tidak mengetahui karena data-data penerima bansos itu menjadi tugas pemerintah daerah (Pemda). Kemudian Pemda meneruskan meminta kepada desa dan kelurahan.

Terkait hal tersebut, Mensos Risma berjanji melakukan penyempurnaan data-data tersebut sehingga akan lebih mudah terdeteksi dan trasnparan bisa dilihat siapa saja. Saat ini bahkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah mencapai 90 persen.

"Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena didalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan," jelasnya.

"Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," sambung dia.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Jurus BKKBN Lawan Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem dari Tingkat Keluarga
Begini Jurus BKKBN Lawan Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem dari Tingkat Keluarga

Kemenko PMK telah memanfaatkan data PK sebagai basis data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan EKtrem (P3KE).

Baca Selengkapnya
Mutakhirkan Data Pemilih, KPU DKI Jakarta Libatkan Kelompok Disabilitas
Mutakhirkan Data Pemilih, KPU DKI Jakarta Libatkan Kelompok Disabilitas

Ini sebagai upaya memastikan para pemilih penyandang disabilitas juga dapat terdata dengan baik.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Hampir 400 TPS di Sulsel Sulit Dijangkau Karena Geografis & Cuaca
Bawaslu: Hampir 400 TPS di Sulsel Sulit Dijangkau Karena Geografis & Cuaca

Tiga kategori tersebut yakni indikator TPS rawan paling banyak terjadi, banyak terjadi, dan tidak banyak terjadi tetapi perlu diantisipasi.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Bima Tegaskan Komitmen Kemendagri Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024
Wamendagri Bima Tegaskan Komitmen Kemendagri Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024

Upaya ini salah satunya dengan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar melakukan jemput bola.

Baca Selengkapnya
Ini Kriteria Warga Penerima BLT Rp900.000
Ini Kriteria Warga Penerima BLT Rp900.000

Bansos PKD ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sebanyak 141.533 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Baca Selengkapnya
Polri Buka Suara Tiga Penyandang Disabilitas Ikuti Seleksi Sekolah Inspektur Polisi
Polri Buka Suara Tiga Penyandang Disabilitas Ikuti Seleksi Sekolah Inspektur Polisi

Polri membuka kesempatan penerimaan anggota untuk penyandang disabilitas.

Baca Selengkapnya
Kunjungan yang Membawa Berkah Bagi Warga Kabupaten Probolinggo
Kunjungan yang Membawa Berkah Bagi Warga Kabupaten Probolinggo

Mirah, salah satu penerima manfaat yang menerima bantuan ATENSI menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Buka Data Peta Indikator Potensi TPS Rawan di Pilkada 2024
Bawaslu Buka Data Peta Indikator Potensi TPS Rawan di Pilkada 2024

Bawaslu memetakan potensi TPS rawan pada Pemilihan Umum 2024.

Baca Selengkapnya
Koalisi Disabilitas Berharap Dilibatkan Bahas RPP Konsesi Penyandang Disabilitas
Koalisi Disabilitas Berharap Dilibatkan Bahas RPP Konsesi Penyandang Disabilitas

Penyusunan RPP Konsesi harus ada pelibatan bermakna Penyandang Disabilitas dalam semua tahap.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya