Menteri Erick Thohir Soal Pecat Direksi BUMN: Tegas Bukan Pilihan

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan berbagai perombakan di tubuh BUMN. Terbaru, pihaknya memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika imbas kasus rapid tes antigen bekas.

Dia mengatakan, dengan adanya pemecatan direksi bukan berarti tak punya empati. Namun, ketegasan bukan merupakan pilihan apalagi jika direksi terbukti korupsi dan terlibat kasus hukum.

"Bukan kita tak punya empati, tetapi tegas itu bukan pilihan. Kalau jelas dia korupsi, jelas ada kasus hukumnya, masa tidak diberesin," katanya dalam Podcast Youtube Deddy Corbuzier, ditulis Selasa (1/6).

Menteri Erick menjelaskan, BUMN dibentuk dengan dua tujuan. Pertama, sebagai korporasi yang wajib memberi keuntungan bagi negara. Lalu kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"BUMN itu kan dibentuk untuk dua, satu korporasi, satu sebagai publik service. Oke publik servicenya tidak gampang. Oke saya naik kereta ini, kotor. Kotornya dia belum tentu sama dengan yang lain. Salah satu yang bisa dibenerin, bener tidak keretanya datang ontime. Jangan sampai kecelakaan. Jadi anda standar," jelasnya.

Dari sisi korporasi, BUMN diwajibkan memberikan deviden. Deviden menjadi salah satu sumber dana yang dipakai pemerintah dalam memberikan program yang baik bagi masyarakat.

"Memberikan keuntungan atau deviden kepada pemerintah agar pemerintah tak mengandalkan utang dan pajak. Harus ada aliran dana baru supaya bisa memberikan program yang baik untuk rakyat," tandasnya.

Tersangka Daur Ulang Alat Rapid Test Antigen Bekas Raup Keuntungan Rp1,8 Miliar

Tersangka penyedia alat rapid test antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, mengaku dapat keuntungan Rp1,8 miliar dari tindakan ilegalnya. Para tersangka melakukan aksinya sejak Desember 2020.

"Mereka mencari keuntungan, karena menggunakan stik swab bekas. Kurang lebih dari Desember, Rp1,8 miliar sudah masuk kepada yang bersangkutan," kata Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra, dalam jumpa pers, Sabtu (1/4).

Lanjut Panca, dalam sehari sedikitnya 200 orang menggunakan alat rapid test antigen bekas di pelayanan Bandara Kualanamu tersebut.

"Kalau kami hitung sampai tiga bulan, (ada) 9.000 orang (korban)," ucapnya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menyita sejumlah uang senilai Rp149 juta.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan lima orang tersangka yakni PM, DJ, SP, MR dan RN yang seluruhnya karyawan PT Kimia Farma Diagnostika.

"Para pelaku mendaur ulang stik yang digunakan untuk alat swab antigen. Oleh para pelaku, stik yang sudah digunakan dicuci dan dikemas kembali. Kemudian, digunakan untuk melakukan tes swab di Bandara Kualanamu," ujar Panca.

Para tersangka itu dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 98 ayat (3) Jo pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kemudian, Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda Rp2 miliar.