Menteri ESDM menilai terlalu dini sebut harga saham Freeport mahal

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menegaskan di hadapan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI). Menteri Sudirman menegaskan, kontrak PTFI baru dapat diputuskan 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir yakni pada 2019.

Pemerintah juga masih memproses divestasi 10,64 persen saham PTFI. "Dalam konteks Freeport, divestasi yang wajib saat ini adalah 10,64 persen untuk memenuhi batas minimal divestasi 20 persen," katanya di Komisi VII DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Menurutnya, pemerintah telah membentuk tim untuk mengkaji harga penawaran saham divestasi PTFI yang ditawarkan senilai USD 1,7 miliar. Maka dari itu, lanjutnya, terlalu dini untuk berspekulasi bahwa harga penawaran terlalu mahal.

"Dirjen Minerba telah membentuk tim. Kami membayangkan ada dua keputusan, apa pemerintah akan ambil saham ini, setelah mengambil maka akan ada proses keputusan harga," tutupnya.

Saat ini juga ada 11 hal terkait aspirasi masyarakat dan Pemda Papua yang sedang dinegosiasikan dengan PTFI.

Sebelas item tersebut adalah memindahkan kantor pusat PTFI ke Papua, memperbaiki hubungan PTFI dengan Pemda Papua, meningkatkan peran serta Pemda (BUMD) dan pengusaha Papua dalam kegiatan sub kontrak, mewajibkan PTFI untuk menggunakan jasa perbankan nasional (Bank Papua), memperbaiki pengaturan pertambangan rakyat, mengalihkan pengelolaan Bandara Moses Kilangin kepada pemda.

Selain itu, meningkatkan kontribusi dalam infrastruktur wilayah, meningkatkan intensifitas program Corporate Social Resposibility, memperbaiki pengelolaan dampak lingkungan hidup, menyiapkan rencana pasca tambang, dan meningkatkan peran tenaga kerja orang asli Papua.