Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Ferry: Badan otoritas khusus bisa selesaikan dualisme Batam

Menteri Ferry: Badan otoritas khusus bisa selesaikan dualisme Batam Ferry Mursyidan Baldan. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan meminta pihak yang terkait untuk segera membereskan dualisme dalam pengelolaan Batam. Ferry mengusulkan agar pemegang wilayah Batam diserahkan pada otoritas khusus.

Pembentukan otoritas khusus bertujuan agar kasus dualisme antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tidak terus terjadi.

"Padahal gubernur itu wakil pemerintah pusat, BP Batam juga perwakilan pusat. Usulan saya ada satu otoritas. Misal Mendagri atau Mendag. Jadi kalau ada otoritas tunggal, semua pihak tinggal ngikutin saja," kata Ferry di gedung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/1).

Dia menilai, selama ini antara Pemkot dan BP Batam sudah memiliki hak pengelolaan wilayah masing-masing. Namun pembagian wilayah tersebut tidak dijalankan dengan baik, sehingga konflik otoritas pengelolaan wilayah jadi melebar.

"Kesannya BP Batam mengelola urusan ekonomi, Pemda hanya masyarakat saja. Padahal sudah ada pembagian wilayah masing-masing. Itu yang harus diselesaikan," imbuhnya.

Dualisme di Batam kerap membuat investor bingung untuk mengurus perizinan investasi. Dengan adanya otoritas khusus, Ferry berharap bisa mempermudah investor untuk berinvestasi di kawasan pintu masuk perdagangan bebas tersebut.

"Butuh sebuah otoritas tunggal. Jadi sebuah kawasan ekonomi kita tidak boleh membuat investor risau. Dikembangkan semacam otonomi khusus di luar ini (Pemda, BP). Jangan sampai ada konflik," pungkas Ferry.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pihaknya akan terus melakukan rapat koordinasi guna revitalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ) Batam.

"Itu rapat koordinasinya yang belum tuntas, kita akan bahas lagi minggu depan. Kemudian disampaikan ke presiden rekomendasinya. Perlu ada solusi yang mungkin solusinya tidak bisa tuntas sekaligus. Ada masa transisinya," jelas Darmin.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko Luhut Akui Pendekatan Pemerintah Atasi Konflik Rempang Kurang Pas
Menko Luhut Akui Pendekatan Pemerintah Atasi Konflik Rempang Kurang Pas

Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Kawasan 'Free Trade Zone' di Batam
Ini Daftar Kawasan 'Free Trade Zone' di Batam

Wilayah Batam, secara geografis terletak di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Baca Selengkapnya
Bahlil Temukan Oknum Dalam dan Luar Negeri Main-Main di Konflik Rempang
Bahlil Temukan Oknum Dalam dan Luar Negeri Main-Main di Konflik Rempang

Sempat terjadi konflik dalam pembangunan Proyek Rempang Eco City.

Baca Selengkapnya
Mahfud ungkap Curhatan Investor Sulitnya Urus Perizinan: Kalau Nyuap Baru Jalan
Mahfud ungkap Curhatan Investor Sulitnya Urus Perizinan: Kalau Nyuap Baru Jalan

Pernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.

Baca Selengkapnya
Revisi UU IKN: Pulau Balang Bakal Dihapus dari Wilayah IKN Nusantara
Revisi UU IKN: Pulau Balang Bakal Dihapus dari Wilayah IKN Nusantara

Risiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
Pemerintah Harap Bank Tanah Beri Kemudahan Investasi dan Pemerataan Ekonomi
Pemerintah Harap Bank Tanah Beri Kemudahan Investasi dan Pemerataan Ekonomi

Bank Tanah merupakan Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

Baca Selengkapnya
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi VI Tuntut Tindakan Lebih Beradab Pemerintah Konflik Polisi Vs Warga Rempang
VIDEO: Komisi VI Tuntut Tindakan Lebih Beradab Pemerintah Konflik Polisi Vs Warga Rempang

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Harris Turino menuntut, penyelesaian pemerintah atas konflik di Pulau Rempang

Baca Selengkapnya
Anies soal Konflik Aparat dan Warga di Pulau Rempang: Investasi Picu Penderitaan, Perlu Koreksi
Anies soal Konflik Aparat dan Warga di Pulau Rempang: Investasi Picu Penderitaan, Perlu Koreksi

Anies menilai, upaya damai perlu dilakukan dalam konflik semacam yang terjadi di Pulau Rempang.

Baca Selengkapnya
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK

Mahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Banyak Investor Kabur dari RI: Percuma Marketing, Pembebasan Lahan Saja Gagal dan Izin Ruwet
Jokowi Ungkap Banyak Investor Kabur dari RI: Percuma Marketing, Pembebasan Lahan Saja Gagal dan Izin Ruwet

Menurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.

Baca Selengkapnya