Menteri Hanif soal surat edaran UMP: Hanya untuk mengingatkan besaran kenaikan

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi menetapkan acuan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemenaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017.

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakhiri, menegaskan surat itu dikeluarkan sebagai pengingat untuk seluruh gubernur. Di mana, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menjadi kewenangan gubernur harus berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Jadi isinya (surat edaran) hanya mengingatkan itu," kata Menteri Hanif saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Selain itu, Menteri Hanif menjelaskan kenaikan tersebut merupakan total penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi data Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan formula kenaikan upah minimum yang tertuang dalam PP 78 tentang pengupahan. "Kedua, menginformasikan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yoy (year on year) dari BPS," ujarnya.

Selain itu, Menteri Hanif menegaskan bahwa Kemenaker tidak memiliki wewenang untuk menetapkan besaran kenaikan UMP tiap daerah. "Jadi bukan saya yang menetapkan besaran kenaikannya. Yang menetapkan UMP nya itu gubernur sesuai dengan kewenangannya, datanya dari BPS. Itu yang saya informasikan melalui surat edaran," tegasnya.

Menteri Hanif mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan aturan tersebut kepada gubernur masing-masing daerah. "Besok diumumkan."