Menteri Rini sebut holding BUMN tak perlu persetujuan DPR

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendapat pencekalan untuk menghadiri rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pencekalan ini dinilai akan menghambat program-program Kementerian BUMN, salah satunya Holding BUMN.

Kementerian BUMN menargetkan bisa merampungkan pembentukan lima induk usaha atau holding. Kelimanya yakni holding energi, holding keuangan, holding pangan, holding tambang, dan holding perumahan.

Rini mengungkapkan, pencekalan tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan holding BUMN. Menurutnya, secara hukum persetujuan holding tidak diperlu menunggu DPR.

"Kalau secara hukum tidak. Jadi gini kalau membicarakan persetujuan ataupun berdasarkan undang-undang itu adalah privatisasi. Privatisasi itu dalam arti bahwa kepemilikan pemerintah bisa berkurang. Dalam hal holding ini kepemilikan pemerintah hanya pindah. Jadi kepemilikan langsung PGN dimiliki langsung dimiliki pemerintah, kemudian PGN dimiliki 57 persen langsung, Pertamina dimana 100 persen langsung dimiliki pemerintah," ujar Rini di sela-sela kunjungan di Tegal, Jawa Tengah, Senin (28/11) malam.

Kedua, lanjutnya, karena perusahaan BUMN akan diwajibkan memiliki saham dwi warna. Tujuannya, setiap keputusan yang akan dilakukan oleh holding BUMN harus meminta persetujuan dengan Kementerian BUMN.

"Kita mengharuskan bahwa perusahaan BUMN yang dimiliki pemerintah kemudian digabung ke holding, itu diharuskan adanya saham dwi warna, satu saham seri A, itu tujuannya bahwa keputusan manajemen apapun itu tetap harus melalui Kementerian BUMN. Sehingga statusnya itu setara BUMN," jelasnya.

Menurutnya, saat ini yang dikhawatirkan DPR bukanlah perihal persetujuan tersebut, melainkan jika nantinya perusahaan pelat merah yang di holding lepas dari naungan Kementerian BUMN. Namun, pihaknya menjamin hal itu tidak terjadi karena Kementerian BUMN sudah mewajibkan holding memiliki saham dwi warna.

"Nah, yang dikhawatirkan oleh DPR bahwa ini nanti tidak bersatu sebagai bumn. Nah kita membuatnya dengan adanya saham seri A kita membuatnya setara. Jadi umpamanya dianggapnya 118 perusahaan BUMN ya tetap 118 biarpun secara struktur ada kepalanya. Itu yang kita tekankan," pungkasnya.