Follow
Menteri Siti Nurbaya dituding hambat kemajuan industri migas RI
Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar menyebut bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi salah satu kendala dalam kegiatan operasi hulu migas Tanah Air. Banyak aturan dari kementerian yang menyulitkan pelaku usaha.
"Menyangkut masalah perizinan. Izin kebanyakan. Salah satu jadi kendala kita itu di KLHK," kata Arcandra dalam acara sosialisasi Gross Split di Jakarta, Senin (8/5).
Arcandra mengakui sudah sering mengajak Menteri LHK Siti Nurbaya untuk berdiskusi menyelesaikan masalah ini. Namun, pihak KLHK belum juga paham, terutama mengenai prinsip-prinsip operasional minyak atau petroleum operation.
-
Apa kendala pengembangan migas di Indonesia Timur? Namun, untuk kembangkan Indonesia timur perlu banyak inisiatif. Salah satunya dari sisi penyediaan infrastruktur. “Akses market juga penting, infrastruktur di timur berbeda dengan di Indonesia bagian barat. Kalau di barat sudah ada bahkan tersambung ke Singapura, ada juga ke Pulau Jawa. Sementara di timur sedikit infrastruktur, hanya dihubungkan oleh LNG. Sementara market juga belum ada, belum banyak industri di sana (Indonesia timur),“ paparnya.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Bagaimana cara Kementerian LHK dan Astra menangani lingkungan? Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto, menjelaskan Festival LIKE digelar sebagai rangkuman kerja-kerja korektif pemerintah di bidang lingkungan, iklim, kehutanan, dan EBT.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa saja yang dilakukan Kementerian LHK dengan Astra? Upaya ini juga mendapat dukungan penuh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Sekretaris Negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjalin kerja sama dengan PT Astra Internasional dan sejumlah pelaku usaha lain dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
Arcandra menegaskan, KLHK masih banyak menerbitkan izin seperti Amdal dan lain-lain. "Sementara mereka mungkin belum tentu mengerti petroleum operation. Ada gap pengetahuan," ucap dia.
Arcandra berharap agar pihak KLHK bisa membuat wadah komunikasi untuk membagi ilmu guna menyelesaikan masalah ini. Harapannya, aturan yang menyulitkan bisa disederhanakan.
"Misalnya ini domain ada sesuatu yang mestinya Kementerian lain bisa mengerti bahwa oil and gas itu ada beda sedikit. Apakah nanti akan berujung bahwa KKKS bukan agen untuk ngurus izin."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca Selengkapnya
Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca Selengkapnya
Padahal, Bahlil mengungkapkan Indonesia memiliki cadangan energi terbarukan terbesar.
Baca Selengkapnya
Semangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Anies menilai pemerintah dan swasta perlu ada dorongan untuk mengambil produk UMKM untuk dijual kembali.
Baca Selengkapnya
Masalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca Selengkapnya
TKDN merupakan instrumen yang penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan ada celah praktek korupsi di sektor komoditi nikel dan timah.
Baca Selengkapnya
Pernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.
Baca Selengkapnya