Menteri Sri Mulyani Pastikan Penyerapan Anggaran PEN untuk BUMN Sudah Berjalan

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meyakini penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk sektor korporasi sudah mulai berjalan. Hal itu, terjadi setelah dirinya menandatangani berbagai Penyertaan Modal Negara (PMN) dari beberapa perusahaan BUMN.

"Ini pasti tercatat cukup besar karena sebagian besar di sektor korporasi terutama dalam bentuk PMN memang baru keluar pada minggu-minggu ini," kata dia dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (27/10).

Kendati demikian, Bendahara Negara itu tidak menyebutkan berapa realisasi program PEN untuk sektor tersebut. Dirinya hanya menambahkan, bahwa untuk sektor insentif dunia usaha juga sudah mengalami peningkatan.

Orang lain juga bertanya?

Kadin Sebut Proses Administrasi Hambat Penyaluran Dana PEN

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengungkapkan salah satu penyebab realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di korporasi belum juga berjalan. Salah satunya karena terkendala proses administrasi dan regulasi.

Dia mengatakan, pembiayaan korporasi sendiri merupakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena dari pagu anggaran sebesar Rp56,3 triliun, sebanyak Rp50 triliun itu untuk BUMN sendiri. Baik bersifat dana talangan maupun penyetoran modal ke BUMN.

"Memang untuk korporasi ini baru keluar PMK hanya untuk penjaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui LPEI dan PII yang jumlahnya kurang lebih penjaminan yaitu Rp10 triliun jadi penjaminannya kurang lebih sampai Rp100 triliun," kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (8/10).

Dia menambahkan, untuk UMKM sendiri sebetulnya sudah diberikan kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan jaminan kurang lebih Rp6 triliun. Sementara korporasi di UMKM baru satu yang sudah jalan yakni baru sebesar Rp17,1 miliar dari pagu kurang lebih Rp100 triliun.

"Dan ini kita dorong terus karena secara implementasinya secara kaku. Kita terus memberikan masukan untuk memastikan bahwa korporasi yang kontribusinya ke pajak itu 84 persen. Dan UMKM merupakan bagian dari produksi dari korporasi itu benar-benar bisa juga didorong untuk memastikan kita bisa berjalan di tengah tantangan ini," katanya.

(mdk/bim)