Menteri Suharso Bakal Buat Aturan agar Pemindahan Ibu Kota Tak Bisa Dibatalkan

Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa berjanji akan fokus bekerja, salah satunya mengenai rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Pihaknya akan fokus membuat aturan resmi demi mengikat kepala negara di masa depan agar tak ada pembatalan di tengah jalan.

"Ada yang menjadi PR, yaitu pertama yang mengenai dasar hukumnya nanti, yang menjadi keputusan politik jadi mengikat siapapun yang jadi presiden. Jangan sampai nanti presiden tahun 2024 membatalkan hal itu," tegas Suharso usai serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bappenas, Jakarta.

"Jadi kita berharap bisa diikat UU, dan UU itu menjamin tidak ada intervensi di masa depan sehingga orang berpikir lain. Itu harus ada penguatan di sana," kata dia.

Fokus kedua dari Suharso adalah soal filosofi dari ibu kota baru. Suharso mengatakan, lahan ibu kota di Kalimantan Timur memang 180 ribu hektare, tetapi bagian kota akan dibangun di atas lahan seluas 6.000 hektare yang notabene luasnya sekitar separuh kota Bogor.

Dia tak ingin ibu kota baru terlalu sepi atau justru terlalu ramai, serta memastikan apakah ibu kota baru hanya untuk pemerintahan saja atau tidak. Salah satu contoh kota yang menurutnya ideal adalah Washington, D.C.

Pria lulusan Planologi ITB itu juga ingin desain ibu kota yang baru dibuat berdasarkan planologi yang baik. Dia tak mau bentuk ibu kota baru jadi tidak jelas atau ditentukan oleh keinginan pasar sehingga mobilitas kota dari residential area ke center business district malah tidak tertata.

"Saya kira mungkin materi, diskusi, tentang itu perlu ditelateni, dibahas dengan intens supaya kita tak menyesal di kemudian hari," dia menjelaskan.

Untuk saat ini, Suharso mengaku akan mempelajari terlebih dahulu program-program Bappenas periode sebelumnya. Ia berkata akan memastikan adanya kontinuitas dalam program Bappenas.

Reporter: Tommy Kurnia

Sumber: Liputan6.com