Menteri Susi: Bangsa kita harusnya bisa sejahtera dari SDA lautan
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad akan membenahi aspek legal dan potensi ekonomi dari pulau-pulau kecil dan terluar di kawasan perairan Republik Indonesia. Susi akan menggarap potensi dari pulau, termasuk dari basis legal dan sumber dayanya.
"Bangsa kita seharusnya bisa sejahtera dari sumber daya alam yang ada di lautan," kata Susi dalam acara seminar nasional kemaritiman di Jakarta, seperti ditulis Antara, Kamis (1/12).
Menurut Susi, dari sisi legal atau aturan masih ada yang rancu serta tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti tidak menjadikan Pulau Susi sebagai pulau pribadi? Susi merasa itu bukan pulau pribadinya. Untuk itu, dia tidak mengkomersilkam pulau tersebut.
-
Mengapa pertemuan Susi dan Prabowo jadi sorotan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Mengapa pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau terluar sangat diperlukan? Menteri Basuki mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau terkecil dan terluar sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.
-
Siapa yang mengelola penangkaran penyu di Pulau Pandan? Pulau Pandan terpilih menjadi tempat penangkaran penyu semi alam yang dikelola langsung oleh Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP).
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Apa yang terjadi di Sumbar? Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi untuk menerima semua korban bencana yang dirujuk tanpa terkecuali.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja mengemukakan program pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai daerah bertujuan mengembangkan jaringan konektivitas.
"Sentra-sentra ini terletak di pulau-pulau terluar yang semuanya daerah (penangkapan, red.) ikan, tetapi tidak punya konektivitas yang bagus," kata Sjarief Widjaja.
Menurut Sjarief, karena tidak ada konektivitas yang memadai, maka kerap ditemukan adanya hasil tangkapan ikan yang terpaksa dibuang atau dikubur secara massal.
Pihaknya telah berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk dapat membuka jalur pulau-pulau terluar seperti dari Saumlaki dan Kupang ke Timor Leste dan Darwin (Australia), atau jalur langsung dari Sulawesi Utara ke Palau dan Guam (AS).
Sjarief berpendapat bahwa cara tersebut merupakan terobosan karena bila ekspor ikan harus ditarik dahulu ke Jakarta sebelum dibawa ke luar negeri, maka biayanya akan jauh lebih mahal.
"Di sektor kelautan dan perikanan tidak mungkin membangun secara parsial," katanya.
Dia juga menuturkan kemajuan pembangunan berbagai SKPT seperti di Merauke yang pelabuhannya sudah selesai dan kini bergerak ke hilirnya, serta di Timika yang berdekatan dengan Freeport sehingga pihaknya juga berupaya memasukkan menu ikan ke dalam konsumsi perusahaan multinasional tersebut.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi.
Baca SelengkapnyaKH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.
Baca SelengkapnyaZulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca SelengkapnyaLuluk menyampaikan Indonesia berperan penting mendorong keberlanjutan ekonomi laut dan ketahanan pangan global.
Baca SelengkapnyaAturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaReforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca SelengkapnyaMenurut Basuki, pengelolaan soal air saat ini masih efektif berkat bantuan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaKemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca Selengkapnya