OTT Kemenhub berawal dari laporan Menteri Susi

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambut gembira perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan. Dia mengaku bahwa pungli tersebut sudah ada sejak lama dan seharusnya sudah diringkus.

"Saya sudah bilang kan. Baru ketangkap kan ya bagus lah," kata Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (12/10).

Bos maskapai Susi Air ini menjelaskan, meski pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam memangkas perizinan, namun masih banyak oknum yang melanggar demi mendapat keuntungan pribadi.

"Jadi sebetulnya isu yang selama ini di kita kan kita sudah pangkas sudah lama. Nah tapi masyarakat masih ngeluh ngurus grosse akta. Nah ini saya laporkan ke Menteri Perhubungan (Budi Karya), rapat dengan pak presiden, dan Kapolri. Ya akhirnya ada kegiatan OTT ini," jelasnya.

"Selama ini dipikir, pungli itu ada di KKP. Padahal grosse akta itu tidak ada di KKP. Kan Nelayan mikirnya KKP yang melakukan."

Lanjut Susi, dirinya mengakui jika persoalan pungli ini tidak hanya ada di pusat melainkan juga ada di daerah. "Persoalannya juga bukan cuma Perhubungan Laut pusat tapi Hubla daerah pun sama. Hari ini saya dapat sms orang Karimunjawa beli kapal bekas Rp 8 juta, harus urus izin Rp 12 juta," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada masyarakat, nelayan, maupun pemilik kapal untuk tidak segan-segan melaporkan aksi pungli yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dirinya berjanji akan menindak tegas oknum-oknum tersebut.

"Kalau ada laporkan ke kita. Kalau kita sudah punya Kepmen 58 Laporkan ke kita Langsung nanti kita tindak," pungkasnya.