Pagu Anggaran Kementerian PANRB di 2021 Sebesar Rp277,7 Miliar
Merdeka.com - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PNRB), untuk membahas Pembicaraan Pendahuluan dan pembahasan RAPBN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pagu indikatif Kementerian PANRB di 2021 sebesar Rp277,7 miliar. Dengan rincian sebesar Rp44,68 miliar untuk program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN untuk KASN.
Selain itu, sebesar Rp93,39 miliar untuk program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN Kemenpan RB, dan Rp139,63 miliar untuk dukungan manajemen.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
Sementara itu, tema dan fokus pembangunan RKP 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
"Kemenpan RB dituntut untuk berperan dalam menopang fokus pembangunan ini melalui reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik dan tentunya ini sejalan dengan visi misi bapak presiden, sesuai tugas dan fungsi kementerian PANRB yang dimandatkan dalam Perpres 68/2019 tentang organisasi kementerian negara," papar Tjahjo, Selasa (23/6).
Dia menjelaskan, KemenpanRB memiliki dua program yaitu kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN dan program dukungan manajemen.
"Memang alokasi program terkait dengan kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN memang masih kecil anggarannya, tapi karena kondisi keuangan kita, kami juga sangat memahami kemudian dukungan manajemen juga ada, kemudian satker KASN juga masuk di dalam anggaran yang alokasi di antaranya adalah program yang sudah disusun secara mandiri oleh KASN," imbuhnya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca SelengkapnyaPuan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca SelengkapnyaDPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meninjau lokasi ruang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI
Baca SelengkapnyaRapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaKepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca Selengkapnya