Follow
Pejabat pajak kena OTT, Kemenkeu review proses seleksi pegawai
Merdeka.com - Kementerian Keuangan telah melakukan yang terbaik dalam tahap seleksi pegawai termasuk pejabat. Sayangnya, upaya tersebut tidak melulu mencapai hasil yang maksimal.
Terbukti, Senin (22/11) malam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berkomitmen menciptakan integritas yang baik dalam setiap sumber daya manusianya (SDM).
-
Apa yang Kemnaker lakukan untuk menyiapkan SDM? Sehingga anak-anak yang telah memasuki balai pelatihan vokasi betul-betul sudah disiapkan sesuai permintaan pasar. Itu sungguh sangat penting,“ kata Moeldoko usai meninjau sejumlah workshop di BBPVP Bekasi.
-
Apa yang dilakukan Kemnaker untuk tingkatkan SDM? 'Ini dikarenakan BLK Komunitas bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM di Indonesia,' kata Menaker dalam sambutannya ketika membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Kota Semarang Jawa Tengah, pada Kamis (8/2).
-
Bagaimana cara Kemnaker meningkatkan kompetensi SDM? “Kemnaker tidak hanya membangun gedung workshop, tetapi juga penyediaan alat-alat penunjang pelatihan, penyiapan calon instruktur, dan pengelola serta program pelatihan,“ ucapnya.
-
Kenapa Kemnaker dorong peningkatan kompetensi SDM? Untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Pemerintah menebitkan Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
-
Gimana Kemnaker kembangkan SDM Ketenagakerjaan? Dalam kegiatan ini akan dibahas mengenai peluang kerja sama antara organisasi internasional melalui program-program pengembangan kompetensi yang mereka miliki dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
-
Mengapa Kemnaker fokus pada peningkatan kompetensi SDM? “Ini saya sampaikan di mana-mana bahwa negara kita berpeluang menjadi negara maju, tetapi ada syaratnya, dan di antara syaratnya adalah SDM kita harus unggul, harus kompeten,“ ujar Menaker Ida.
"Bu Ani sudah komitmen, bangun integritas buat institusi dan SDM. Sayangnya masih kejadian," ujar Hadi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/11).
Melihat kejadian tersebut, kata Hadiyanto, Kemenkeu akan melakukan review kembali terhadap proses seleksi. Kedepan, kemenkeu akan lebih ketat melakukan seleksi untuk menjaring SDM yang memiliki integritas yang baik.
"Kalau ada proses yang tidak didukung integritas dan kapabilitas kita akan review itu agar lebih baik. Kita dorong orang yang lebih baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kabar tersebut diperoleh dari sumber merdeka.com yang tidak ingin disebutkan namanya.
"Iya benar ada OTT," ujar sumber tersebut, Senin (21/11).
Informasinya, pejabat yang ditangkap merupakan eselon II. KPK juga menyita uang yang diduga digunakan untuk pengurangan pajak dari seorang wajib pajak. Juru bicara KPK Yuyuk Andrianti enggan membeberkan kabar penangkapan tersebut.
"Silakan tunggu besok akan dikonfirmasi," singkat Yuyuk.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ida Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca Selengkapnya
Panitia mengimbau agar peserta untuk percaya pada diri sendiri dan memperkuat dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan.
Baca Selengkapnya
Untuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek.
Baca Selengkapnya
Kedua jaksa yang terlibat korupsi itu dipecat sementara
Baca Selengkapnya
Menaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.
Baca Selengkapnya
Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani dinilai memiliki kemampuan dalam menjaga disiplin fiskal APBN.
Baca Selengkapnya
Pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menilai LPDP memiliki peranan penting dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.
Baca Selengkapnya