Pelarangan taksi online berdampak negatif pada ekonomi masyarakat

Merdeka.com - Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya, menilai penolakan yang berujung pelarangan pada transportasi online berdampak negatif pada perekonomian. Sebab, mata pencaharian ratusan ribu orang sudah bergantung pada moda transportasi ini.

"Penolakan apalagi pelarangan operasi angkutan online jelas berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat. Ada ratusan ribu angkutan online yang akan kehilangan mata pencahariannya di seluruh Indonesia jika penolakan dan pelarangan terus terjadi," ungkapnya dalam diskusi yang bertajuk 'Mengurai Benang Kusut Regulasi Angkutan Online Paska Putusan Mahkamah Agung' di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).

Menurut dia, kehadiran angkutan online berperan nyata dalam menekan angka pengangguran. Di mana, seseorang dapat memanfaatkan aset pribadinya (mobil atau motor) untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Dari sisi konsumen, angkutan online menyediakan apa yang selama ini diidamkan oleh masyarakat tapi belum mampu disediakan oleh angkutan umum konvensional yaitu layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau.

"Harapan kami pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), nantinya mampu melahirkan kerangka peraturan yang kredibel, komprehensif dan adil bagi semua pihak. Agar tidak ada lagi uji materil terhadap peraturan yang dikeluarkan yang menyebabkan konflik sosial di lapangan," ujar Berly.

Terkait tarif, Berly mengatakan bahwa tarif bawah bisa ditetapkan dengan memperhitungkan biaya bensin, asuransi kendaraan dan upah minimum regional (UMR) lokal untuk menghindari predatory pricing dan ekploitasi pengemudi serta memberi jaminan pengobatan bila terjadi kecelakaan.

Namun, tarif atas tidak perlu diatur karena sistem dynamic pricing memang melakukan subsidi silang pada tingkat permintaan yang berbeda. Operator transportasi online bagaimana pun tidak dapat menerapkan tarif terlalu tinggi karena berkompetisi dengan operator online lainnya serta operator konvensional.

"Seharusnya, jika tarif sudah diatur tidak perlu lagi ada pengaturan kuota jumlah kendaraan. Pengemudi ASK tidak akan terus beroperasi bila sudah terlalu banyak armada sehingga pendapatannya tidak memadai," kata dia.

Selain itu, dia menyatakan bahwa revisi Permenhub 26/2017 harus tetap mengatur secara tegas aspek-aspek terkait keamanan dan keselamatan penumpang dan pengemudi. Maka dari itu, aturan-aturan seperti kewajiban uji KIR dan asuransi bagi penumpang dan pengemudi tetap harus menjadi bagian dari peraturan baru yang akan dikeluarkan.

"Pada ujungnya, walaupun saling berkompetisi melayani konsumen, antara transportasi online dan konvensional ada segmennya tersendiri sehingga tidak akan saling meniadakan," tandasnya.

Seperti diketahui, aksi penolakan angkutan online oleh operator angkutan umum konvensional kembali mencuat di beberapa daerah. Maraknya penolakan dan pelarangan terhadap angkutan online sebenarnya bermuara pada kesalahpahaman banyak pihak atas status angkutan online, terutama yang beroda empat, setelah keluarnya PMA. 37/2017.