Pemangkasan Eselon Temui Kendala, Menteri Tjahjo Tetap Target Selesai Tengah 2020

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menargetkan proses reformasi birokrasi dalam konteks pemangkasan eselon di kementerian/lembaga dapat selesai pertengahan 2020.

Untuk menggapai target tersebut, Menteri Tjahjo telah memanggil seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sekretaris Menteri (Sesmen) hingga Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

"Secara prinsip tinggal menunggu bagaimana putusan yang ada. Mudah-mudahan pertengahan tahun selesai, dalam konteks eselonisasi sudah diganti fungsional," ujar dia di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (4/3).

Namun begitu, dia mengungkapkan, ada beberapa kendala yang harus dihadapi dalam proses pemindahan jabatan eselon menjadi fungsional. Seperti yang terjadi di Kejaksaan Agung dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Posisi jaksa kan fungsional. Kejaksaan itu eselon III dan IV sudah tidak ada. Tapi sekarang mempertanyakan juga. Kemudian Kementerian PUPR, eselon III masih banyak yang punya program anggaran di atas Rp 2-3 triliun," tuturnya.

Kendala lainnya, Menteri Tjahjo juga membeberkan sulitnya menentukan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertinggi di suatu instansi yakni eselon I. Masalah tersebut pada akhirnya membuat Kementerian PANRB menyerahkan beberapa pejabat tertingginya untuk mengisi posisi pada beberapa instansi lain.

"Saya 4 bulan jadi Menpan, efektif 3 bulan ini cukup terkejut menentukan pejabat eselon I saja begitu sulit. Saya tidak sebut nama, tapi ada 17 calon eselon I, tidak ada yang lolos semua," keluhnya.

"Terpaksa kami menyerahkan Deputi PANRB pak (Muhammad Yusuf) Ateh jadi kepala BPKP. Sekda juga sama, tidak ada yang lolos Sekda. Terpaksa deputi kita pak Setiawan (Wangsaatmaja) kita hibahkan ke Jawa Barat," tutup dia.

Menteri Tjahjo Sebut Pemangkasan Eselon Tak Harus Rampung Juni 2020

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan proses perampingan eselon III-V ke jabatan fungsional butuh waktu panjang. Sehingga, pemangkasan ini tidak bisa mundur dari target pemerintah di Juni 2020.

"Dalam rapat tersebut, soal nanti mau diundur dari Juni sampai Desember (tidak apa-apa). Tapi totalitas," ujar Tjahjo usai rapat bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (12/12)

"Saya kira kalau target Bapak presiden Juni, dalam tahap-tahap tertentu selesai, tapi untuk tahap yang lebih panjang termasuk bagaimana penjenjangan, bagaimana angka kredit supaya bisa naik pangkatnya tidak mengurangi penghasilan, tapi ada proses inovasi kan perlu waktu yang panjang," imbuhnya.

Dia menjelaskan jika adanya perampingan birokrasi harus dilakukan totalitas. Sebab Kementerian PANRB memberikan beberapa tahapan untuk membangun sistem ASN yang komprehensif integral. Tjahjo menjelaskan perampingan birokrasi akan dilakukan bertahap di sejumlah kementeri dan kemudian diikuti kementerian lainnya hingga Pemerintah daerah.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com