Pemda Diminta Siagakan 8 Persen APBD Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di 2022
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara meminta para kepala daerah untuk menyisihkan 8 persen dari APBD tahun anggaran 2022 untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19. Penyisihan dana tersebut bisa diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
"Kita minta pemerintah daerah menyiagakan anggaran 8 persen dari DAU dan DBH buat siap-siap sektor kesehatan dari kemungkinan adanya lonjakan kasus," kata Suahasil dalam Webinar Prospek Ekonomi Makro dan Sektor Keuangan 2022, Jakarta, Senin (22/11).
Suahasil mengatakan dengan menyisihkan 8 persen APBD memang akan memangkas anggaran program yang telah direncanakan. Namun hal ini lebih baik daripada tiba-tiba melakukan refocusing anggaran secara tiba-tiba.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
"Ini mungkin program lain agak kepotong, tapi kalau melakukan penyisihan dia awal, nanti gak perlu refocusing lagi kalau kita diserang (Covid-19) lagi," katanya.
Di tahun ini, Suahasil menyebut sudah ada beberapa daerah yang berani mengalokasikan dana APBD sebesar 8 persen untuk menangani pandemi. Dia pun mengapresiasi tindakan cepat kepala daerah tersebut dan meminta kepala daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama di tahun depan.
"Di beberapa daerah ini sudah dipakai penganggaran 8 persen buat penangan kesehatan," kata dia.
Suahasil mengatakan selama tahun 2021, pemerintah pusat telah melakukan 4 kali refocusing APBN. Hal ini dilakukan karena terjadi beberapa kali gelombang peningkatan kasus. Khususnya pada pertengahan tahun dengan adanya penyebaran Covid-19 varian delta.
"Kalau di pemerintah pusat, tahun ini sudah 4 kali refocusing. Ini kita tidak potong-potong anggaran, tapi yang kita lakukan menggeser APBN ke sektor kesehatan," kata dia.
Suahasil memastikan tahun depan pemerintah tidak akan melakukan refocusing anggaran. Catatannya, vaksinasi bisa dioptimalkan dan mencapai kekebalan kelompok dan tidak ada lonjakan kasus yang Covid-19. Sehingga tahun 2022 bisa dilalui sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Kita berharap bisa melalui masa pemulihan ekonomi dengan tenang," kata dia mengakhiri.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaDiakuinya kapan tepatnya gempa megathrust akan terjadi masih sangat sulit.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca SelengkapnyaBNPB Gelontorkan Bantuan Dana Siap Pakai Rp2,5 miliar untuk Bencana di Sulsel, Berikut Rinciannya
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya