Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemda Diminta Siagakan 8 Persen APBD Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di 2022

Pemda Diminta Siagakan 8 Persen APBD Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di 2022 antisipasi virus corona. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara meminta para kepala daerah untuk menyisihkan 8 persen dari APBD tahun anggaran 2022 untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19. Penyisihan dana tersebut bisa diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

"Kita minta pemerintah daerah menyiagakan anggaran 8 persen dari DAU dan DBH buat siap-siap sektor kesehatan dari kemungkinan adanya lonjakan kasus," kata Suahasil dalam Webinar Prospek Ekonomi Makro dan Sektor Keuangan 2022, Jakarta, Senin (22/11).

Suahasil mengatakan dengan menyisihkan 8 persen APBD memang akan memangkas anggaran program yang telah direncanakan. Namun hal ini lebih baik daripada tiba-tiba melakukan refocusing anggaran secara tiba-tiba.

Orang lain juga bertanya?

"Ini mungkin program lain agak kepotong, tapi kalau melakukan penyisihan dia awal, nanti gak perlu refocusing lagi kalau kita diserang (Covid-19) lagi," katanya.

Di tahun ini, Suahasil menyebut sudah ada beberapa daerah yang berani mengalokasikan dana APBD sebesar 8 persen untuk menangani pandemi. Dia pun mengapresiasi tindakan cepat kepala daerah tersebut dan meminta kepala daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama di tahun depan.

"Di beberapa daerah ini sudah dipakai penganggaran 8 persen buat penangan kesehatan," kata dia.

Suahasil mengatakan selama tahun 2021, pemerintah pusat telah melakukan 4 kali refocusing APBN. Hal ini dilakukan karena terjadi beberapa kali gelombang peningkatan kasus. Khususnya pada pertengahan tahun dengan adanya penyebaran Covid-19 varian delta.

"Kalau di pemerintah pusat, tahun ini sudah 4 kali refocusing. Ini kita tidak potong-potong anggaran, tapi yang kita lakukan menggeser APBN ke sektor kesehatan," kata dia.

Suahasil memastikan tahun depan pemerintah tidak akan melakukan refocusing anggaran. Catatannya, vaksinasi bisa dioptimalkan dan mencapai kekebalan kelompok dan tidak ada lonjakan kasus yang Covid-19. Sehingga tahun 2022 bisa dilalui sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Kita berharap bisa melalui masa pemulihan ekonomi dengan tenang," kata dia mengakhiri.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19

"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Ungkap Prabowo Minta Menteri Berhemat: Jangan Ada Biaya yang Dihambur-Hamburkan
Wamendagri Ungkap Prabowo Minta Menteri Berhemat: Jangan Ada Biaya yang Dihambur-Hamburkan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024

Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
BNPB Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp1,8 T di 2025 untuk Antisipasi Gempa Megathrust
BNPB Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp1,8 T di 2025 untuk Antisipasi Gempa Megathrust

Diakuinya kapan tepatnya gempa megathrust akan terjadi masih sangat sulit.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya

Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.

Baca Selengkapnya
BNPB Salurkan Bantuan Siap Pakai Rp2,5 Miliar untuk Bencana di Sulsel, Ini Rinciannya
BNPB Salurkan Bantuan Siap Pakai Rp2,5 Miliar untuk Bencana di Sulsel, Ini Rinciannya

BNPB Gelontorkan Bantuan Dana Siap Pakai Rp2,5 miliar untuk Bencana di Sulsel, Berikut Rinciannya

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani

Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya