Pemerintah Bakal Prioritaskan Program Stimulus Fiskal 2021 di Tiga Sektor ini
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan pemerintah masih akan terus melanjutkan program stimulus fiskal dalam pemulihan ekonomi nasional pada 2021. Hal itu dilakukan, mengingat kondisi tahun depan masih bersifat dinamis, utamanya pada kuartal I dan II.
"Kami terus lakukan komunikasi mengenai berbagai hal yang tetap dijaga dan dilakukan," kata Sri Mulyani, di Jakarta, Rabu (27/10).
Dia mengatakan, beberapa garis besarnya kemungkinan stimulus fiskal diberikan pemerintah di 2021 masih tetap sama dengan tahun ini. Di mana, bidang kesehatan masih menjadi prioritas utama pemerintah.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023 lebih tinggi? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,“ terang Edy.
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Bagaimana ekonomi RI bisa tumbuh 6,22% sampai 2045? 'Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045,' kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Siapa yang menilai sektor keuangan stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Makanya kita sampaikan di APBN 2021 belanja di sektor kesehatan di atas mandatory-nya. Mandatory 5 persen, kita alokasikan 6,5 persen Rp169 triliun. Itu terutama juga antisipasi dalam rangka anggaran vaksinasi," kata dia.
Selanjutnya
Kemudian untuk program bantuan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tetap pemerintah gencarkan, termasuk penempatan dana kepada bank Himbara. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau efektivitas dari kelanjutan program tersebut.
"Apakah itu benar benar akan mendorong perbaikan dari penyaluran kredit-kredit yang diharapkan bisa dorong sektor riil," sebutnya.
Selanjutnya, untuk bantuan sosial atau bansos pemerintah juga terus melakukan di 2021. Meskipun besarannya disesuaikan dengan yang diharapkan pemerintah apakah kondisi masyarakat sudah membaik atau sebaliknya.
"Namun kita lihat keseluruhan yang dilihat di UU APBN dan lihat di kondisi terakhir dari perbaikan di sisi masyarakat," tandas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kinerja apik ini tak lepas dari terjaganya tren pemulihan ekonomi nasional hingga memasuki akhir tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani berharap, dengan pemangkasan suku bunga yang dilakukan The Fed Fund Rate akan terus memberikan momentum positif bagi perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Gandhinagar, India.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus memberikan support terhadap pertumbuhan kredit perbankan dan investasi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.
Baca SelengkapnyaAktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah dimulai.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan beberapa persoalan dunia yang dapat mengancam perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.
Baca Selengkapnya