Pemerintah Berkomitmen Perbaiki Data dan Infrastruktur Selama Masa Pandemi
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah terus memperbaiki kebijakan di tengah berbagai tantangan teknis implementasi program seperti keterbatasan data dan infrastruktur. Pemerintah juga bersikap terbuka dan fleksibel terhadap dinamika yang ada, serta mempersiapkan berbagai skenario dan rencana kontijensi untuk menghadapi ketidakpastian.
"Saya setuju (data) ini adalah area di mana pemerintah Indonesia butuh ditingkatkan lagi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi Indonesia, tentunya memberikan tanggungjawab lebih bagi pemerintah daerah untuk mengupdate data kepada kelompok atau keluarga keluarga miskin dan update data," kata Sri Mulyani di tulis Jumat (17/6).
Kementerian Keuangan juga mendukung pemerintah daerah agar bisa mengupdate data dari rumah ke rumah tangga yang membutuhkan dukungan sehingga mereka bisa diidentifikasi dan datanya terus ditingkatkan
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Bagaimana BRI mempertahankan kinerja positif di tengah ketidakpastian? “Keberhasilan BRI Group menjaga kinerja positif tersebut ditunjukkan dari asset yang secara konsolidasian meningkat 9,93% year on year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun. Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47% yoy“, jelasnya.
-
Bagaimana kebijakan membantu integrasi? Kebijakan yang mendukung inklusi sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam masyarakat membantu mengurangi ketegangan antar-kelompok dan mendorong integrasi.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dibangun atau didasari dari mobilisasi orang dan barang dan juga modal dengan tanpa batas atau borderless dan inilah yang menciptakan growth atau pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging yang maju dan negara berkembang.
Melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam masa pandemi yang diperkirakan mengalami kontraksi, Indonesia harus mempersiapkan diri bersiap-siap untuk melihat outlook atau prospek apa saja yang optimistik dan tidak optimistik.
"Itulah yang menjadi alasan mengapa kita memiliki rencana cadangan atau contingency plan. Kita selalu berharap yang terbaik tetapi mempersiapkan yang terburuk juga dan ini coba kita lakukan melihat dimana ada kontraksi dari Mei hingga Juli," ungkap dia.
Bendahara Negara ini menambahkan, dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintah selalu mencoba mengidentifikasi gagasan kebijakan yang baik tetapi implementasinya sangat bergantung dari data serta mekanismenya, apakah bisa mencapai kelompok sasaran dengan cara yang sangat efektif dan apakah infrastrukturnya sudah cukup baik yang diperlukan untuk mengeksekusi kebijakan yang bisa menjangkau kelompok yang ingin dijangkau.
"Ini adalah hal-hal yang selalu menjadi tantangan tidak bagi pemerintah bukan karena pemerintah tidak bisa mengidentifikasi, tetapi bagaimana menjangkau mereka dengan cara yang paling efektif ini adalah sangat penting dan yang terakhir dengan semua tantangan ini kita juga harus menyadari sebagaimana yang disebut bahwa kapasitas fiskal bukannya tidak terbatas, kita harus memastikan prioritasnya apa dan di area mana saja dan apakah kebijakan ini efektif," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyiapkan master plan dan mock-up untuk Gov-Tech.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) demi integrasi data di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi mengatakan saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya dan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Baca SelengkapnyaAnwar Sanusi menegaskan Perencana Kemnaker juga harus memahami perubahan siklus kebijakan publik di era digital.
Baca SelengkapnyaPusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami down.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP yang diwakilkan Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan.
Baca SelengkapnyaBudi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.
Baca SelengkapnyaSesuai instruksi Presiden Jokowi, proses pemulihan fokus kepada data untuk pelayanan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAdanya gangguan ini berdampak terhadap layanan publik, salah satunya imigrasi.
Baca SelengkapnyaSebanyak 86 layanan pemerintah sudah aktif pasca terkena serangan ransomware.
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.
Baca Selengkapnya