Follow
Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro Ekonomi di 2021, Ini Rinciannya
Merdeka.com - Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyepakati asumsi makro dan target pembangunan tahun 2021 mendatang. Keputusan ini diambil setelah menjalani rapat kerja bersama mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB.
Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala BPS Suhariyanto dan juga Ketua OJK Wimboh Santoso serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Masing-masing dari pemerintah diberikan pandangan mengenai asumsi makro ekonomi 2021.
Adapun Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI, Dito Ganinduto yang diikuti oleh seluruh anggota komisi XI baik secara fisik maupun virtual. Dalam pembahasannya, kedua pihak menyetujui untuk meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian atau ketahan pangan, industri manufaktur, pariwisata dan pembangunan ICT.
-
Apa yang menjadi prioritas pembangunan Kutai Timur? Program paling penting tentu saja soal infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang ikut tanda tangan MoU kerja sama pertanian? Pada akhir sesi pertemuan, Kedua Menteri Pertanian melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding on Agriculture Cooperation (MoU).
-
Apa yang menjadi program prioritas Banyuwangi? Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banyuwangi sendiri mencanangkan delapan program prioritas. Mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata, UMKM, dan pertanian. Selain itu, juga penguatan modal sosial, pengelolaan lingkungan hidup, tranformasi digital layanan publik, dan pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).
-
Bagaimana Kemendikbudristek mendorong kolaborasi Astra dan IPB? Dengan memanfaatkan Kedaireka, kata Bondan, Astra telah menjalani berbagai program. Mulai dari Desa Sejahtera Astra maupun Hutan Karbon Produktif dengan total dari 2020-2024 mencapai Rp5 miliar lebih.
-
Apa kebutuhan utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian? 'Kami dorong terus solusi cepat pompanisasi sebagai upaya bersama dalam meningkatkan produktivitas. Kita bersyukur Indonesia mampu bertahan dari berbagai ancaman dan krisis yang menerpa seluruh dunia,' jelasnya.
Lalu meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan produktif. Selain itu juga memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan serta meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Pemerintah juga diharapkan bisa memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat industri nasional.
"Yang paling utama adalah melanjutkan penanganan bidang kesehatan dalam mengekselarisasi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu juga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan melaksanakan reformasi di bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan dan ketahan bencana," ujar Dito di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (22/6)
"Setuju semua kan? Setuju ya," sambung Dito.
Hasil Kesepakatan
Adapun berikut hasil kesepakatan rapat kerja Pemerintah dan DPR hari ini:
Asumsi Makro:
1. Pertumbuhan ekonomi 4,5 persen - 5,5 persen2. Inflasi 2 persen - 4 persen3. Nilai Tukar Rupiah Rp13.700 - Rp14.9004. Suku Bunga SBN 10 Tahun 6,29 persen - 8,29 persen
Target Pembangunan:
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 7,7 persen -9,1 persen6. Tingkat Kemiskinan 9,2 persen - 9,7 persen7. Gini Rasio 0,377 - 0,3798. IPM 72,78 - 72,95
Indikator Pembangunan:
1. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102-104
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Said Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertekad mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah sepakat menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 di angka 5,6 persen.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Sebelum debat cawapres, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden membeberkan gagasan terkait ekonomi.
Baca Selengkapnya
Puan juga menyinggung soal keberhasilan pembangunan IKN yang membutuhkan dukungan semua pemangku kebijakan.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut menurutnya agar menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
Baca Selengkapnya
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan 2025 akan difokuskan pada empat program yakni ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.
Baca Selengkapnya
Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.
Baca Selengkapnya
RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca Selengkapnya
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya