Pemerintah Diminta Tiru China yang Serahkan Pembangunan Daerah ke Pemda
Merdeka.com - Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Irsan Noor menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah. RUU yang diajukan pemerintah tersebut merupakan usulan regulasi yang akan mengatur persentase pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Saya melihat HKPD ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang perimbangan pusat dan daerah karena masalahnya sama, kewenangan pemerintah pusat dalam keuangan daerah," kata Irsan dalam RDPU Panja KHPD Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Kamis (8/7).
Sebagai gubernur, Irsan mengatakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya ditentukan sejak awal. Agar persentase keuangan negara yang dikelola pemerintah daerah lebih jelas. Dia menyebut seharusnya pengelolaan keuangan daerah 50 persen diserahkan kepada masing-masing pemimpin di daerah. Sebab banyak pembangunan dilakukan di daerah bukan di pemerintah pusat.
-
Siapa yang menekankan pentingnya integrasi nasional dalam rumusan dasar negara? Mr. Soepomo mengajukan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945. Ia menekankan pentingnya integrasi nasional, dengan konsep negara yang bersifat organik atau integralistik, di mana seluruh elemen masyarakat bekerja bersama untuk kepentingan negara.
-
Apa yang harus jadi prioritas saat menentukan anggaran? Buat daftar elemen pernikahan yang paling penting bagi kamu dan pasangan, seperti lokasi, pakaian, dekorasi, dan makanan. Fokuskan dana pada elemen-elemen tersebut, dan cari cara untuk menghemat pada bagian lainnya.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Mengapa penting untuk menetapkan anggaran? Sangat penting untuk membuat anggaran yang cukup fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga atau kebutuhan mendesak, tetapi tetap ketat untuk menghindari pemborosan.
"Supaya keuangan negara itu paling tidak 50 persen dikelola daerah karena semua kegiatan pembangunan ada di daerah," kata dia.
Sementara, saat ini pembangunan di daerah banyak dilakukan pemerintah pusat lewat para kementerian/lembaganya. Seharusnya kata Gubernur Kalimantan Timur ini, Pemerintah Pusat fokus pada masalah-masalah seperti penyelesaian utang negara, hukum peradilan pusat dan sebagainya. Sehingga masalah pembangunan biar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang sedang melakukan pembangunan.
Perbandingan dengan China
Dia pun membandingkan sistem yang digunakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China. Di China, 70 persen dana pembangunan diserahkan kepada daerah. Berbanding terbalik dengan yang ada di Indonesia.
"Ini bukan mau merendahkan sistem yang ada, di China itu yang dianggarkan ke daerah ini 70 persen dikelola daerahnya, sisanya oleh pemerintah pusat. Kalau di Indonesia kan sebaliknya," ungkap Irsan.
Dia menambahkan, seharusnya segala kegiatan pembangunan berasal dari daerah karena sumber pendapatan juga berasal dari daerah. Menurutnya pemerintah daerah tetap tidak akan maksimal bila keuangan untuk pembangunan masih diatur oleh pemerintah pusat.
"Gimana kita dapat sumber dana yang memadai kalau sumber keuangan ini kita sangat memiliki ketergantungan dari dana transfer ke daerah," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca SelengkapnyaMisbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.
Baca SelengkapnyaFatoni sebagai keynote speech membahas isu terkini terkait pengelolaan keuangan negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat berencana memberikan insentif sebesar Rp10 miliar kepada pemerintah daerah yang bisa mengelola air dengan baik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PKB juga mendorong para relawannya yang militan ikut terlibat dalam kepemimpinan di daerah dengan minimal menjabat kepala desa.
Baca SelengkapnyaPengisian jabatan eselon II oleh kalangan swasta seiring dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaMelalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaKetentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca Selengkapnya