Pemerintah Disarankan Terapkan Cukai Popok Sekali Pakai

Merdeka.com - Sustainable Waste Indonesia (SWI) menyarankan agar pemerintah membuat aturan atau regulasi terkait penerapan cukai popok sekali pakai. Sebab, limbah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahun.

"Limbah popok sekali pakai itu semakin tinggi, riset yang kami lakukan beberapa tahun terakhir angkanya naik dari satu persen hingga mendekati empat persen di kota-kota besar," kata Direktur SWI, Dini Trisyanti seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan selama ini pemerintah belum berani menyentuh persoalan limbah popok sekali pakai. Padahal, hingga kini tidak ada pihak atau pendaur ulang yang bersedia mengatasinya kecuali dibakar.

"Kalau mau dicukaikan saya lebih setuju itu saja, itu luar biasa tidak bisa didaur ulang," katanya.

Terkait penerapan cukai plastik yang diwacanakan oleh pemerintah, SWI juga mempertanyakan hasil kajian akademisnya. Hal itu ditujukan untuk melihat sejauh mana efektif regulasi tersebut dalam menekan sampah plastik.

Bahkan, secara pribadi ia mengaku belum pernah melihat atau memperoleh hasil kajian akademis tentang cukai plastik yang digagas oleh Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

Sepengetahuan SWI, kantong plastik dan botol sirkular ekonominya sudah jalan. Oleh karena itu pemerintah lebih didorong menerapkan regulasi cukai terhadap popok sekali pakai.

Secara umum SWI berpandangan pemerintah perlu lebih dalam melakukan kajian tentang material apa yang perlu dikenakan cukai untuk mengatasi limbah di Tanah Air.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar terkait besaran tarif cukai kantong plastik yang akan diterapkan pemerintah melalui rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. "Jika itu diterapkan maka 'effect' inflasinya kecil yaitu 0,045 persen," kata dia.

Penerapan instrumen fiskal berupa cukai terhadap kantong plastik merupakan upaya untuk mengatasi persoalan sampah plastik di Indonesia.

"Pengendalian kantong plastik dengan mekanisme cukai kami anggap tepat sesuai dengan instrumen yang didesain negara melalui Undang-Undang cukai," katanya.