Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Ingatkan BUMDes Tak Boleh Rugikan Warga Desa

Pemerintah Ingatkan BUMDes Tak Boleh Rugikan Warga Desa Mendes Abdul Halim Iskandar Meninjau Galeri BUMDes Sipatuo Kopi Kurrak Mandar. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta, keberadaan unit usaha Badan usaha milik desa (BUMDes) tidak boleh sampai merugikan usaha warga sekitar. Sebab, BUMDes dibuat untuk membantu mengembangkan desa.

"Selalu saya tekankan, unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes jangan sampai mengganggu dan merugikan usaha-usaha yang selama ini sudah dijalankan warga sekitar," ujar Abdul Halim dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (7/9).

Abdul Halim mengatakan, BUMDes memang diperuntukkan bagi warga desa agar lebih maju. Namun, BUMDes tak boleh mengambil alih pasar di desa hingga merugikan usaha yang sudah lebih dulu ada.

Orang lain juga bertanya?

"BUMDes saat ini didorong menjadi agen di desa-desa, namun keberadaannya boleh sampai mengganggu usaha warga yang sudah berjalan. Tetapi sebaliknya, membantu kesejahteraan warga," jelasnya.

Abdul Halim berharap, pengembangan kualitas desa bisa terus terjadi dan meningkat. Sehingga ke depan kesejahteraan warga desa semakin baik. "Tentu harapannya, kesejateraan meningkat, sarana prasana bertambah," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru

Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Desa Resmi Disahkan, Perangkat dan Pekerja Ekosistem Desa Dilindungi Jamsostek
Revisi UU Desa Resmi Disahkan, Perangkat dan Pekerja Ekosistem Desa Dilindungi Jamsostek

Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Kepala Desa Jaga Kerukunan Bangsa
Prabowo Minta Kepala Desa Jaga Kerukunan Bangsa

Prabowo mengingatkan, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang makmur perlu kebersamaan, persatuan, gotong royong dan tidak ada adu domba.

Baca Selengkapnya
Hadir di Rakernas Apdesi, Anies Ingin Desa Bukan Jadi Penopang Kota, Tapi Kekuatan Bangsa
Hadir di Rakernas Apdesi, Anies Ingin Desa Bukan Jadi Penopang Kota, Tapi Kekuatan Bangsa

Harapan Anies agar desa menjadi lebih mandiri demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Selengkapnya
Potret BEM FEB Unair Gelar 'Bina Abdi Desa 2023' Zero to One di Lumajang
Potret BEM FEB Unair Gelar 'Bina Abdi Desa 2023' Zero to One di Lumajang

Kegiatan digelar pada tanggal 6-12 Agustus 2023 yang diikuti oleh 50 orang mahasiswa.

Baca Selengkapnya
Ini Upaya BRI untuk Formalisasi UMKM
Ini Upaya BRI untuk Formalisasi UMKM

Sunarso menyebut, selain menaik kelaskan UMKM, memformalkan segmen UMKM juga menjadi hal yang tidak kalah penting.

Baca Selengkapnya
Reaksi Mendes soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran
Reaksi Mendes soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran

Abdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bukan Kasta Terendah, Pemerintah Desa Garda Terdepan Pelayanan Masyarakat
Bukan Kasta Terendah, Pemerintah Desa Garda Terdepan Pelayanan Masyarakat

La Ode menerangkan bahwa sebagai pengampu desa harus bersyukur atas tanggung jawab besar ini.

Baca Selengkapnya
Cara Cak Imin Cegah Urbanisasi: Bangun Infrastruktur dan Rp5 Miliar Setiap Desa
Cara Cak Imin Cegah Urbanisasi: Bangun Infrastruktur dan Rp5 Miliar Setiap Desa

Dari tahun ke tahun akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.

Baca Selengkapnya
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN

Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya