Pemerintah Jokowi bentuk otoritas khusus kelola dana utang KA Jakarta-Surabaya

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK akan membentuk otoritas khusus untuk menerima dan mengelola dana pinjaman pembangunan proyek kereta api Jakarta-Surabaya lantaran adanya potensi dana swasta dari Jepang.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan arahan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, ada potensi dana swasta dari beberapa negara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut.

"Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN," katanya dikutip Antara, Senin (29/1).

Budi menjelaskan, yang menawarkan dana tersebut adalah Jepang, tetapi diberikan kepada badan swasta mereka. Nantinya, pemerintah Indonesia akan membentuk otoritas khusus yang akan menerima dan mengelola pinjaman tersebut untuk direalisasikan dalam proyek.

"Itu nanti akan dibangun semacam otoritas, otoritas itulah yang akan menerima pinjaman dan berperan dalam pekerjaan-pekerjaan itu," katanya.

Menurut Budi, konsep mengenai badan otoritas tersebut masih sangat awal. Meski dia belum yakin otoritas tersebut berada di bawah Kementerian Perhubungan, namun bentuknya nanti dipastikannya bukan berbentuk badan usaha.

"Ini bukan badan usaha, ini otoritas, semacam korporasi, tapi saya belum riset," katanya.

Konsep dibentuknya otoritas khusus merupakan ide Menko Luhut yang mengatakan bahwa konsep pinjaman swasta dari luar negeri bisa digunakan sehingga tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian pengerjaan proyek infrastruktur juga tetap bisa berjalan dengan baik.

Konsep tersebut telah digunakan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat untuk pembangunan World Trade Center (WTC). "WTC itu pakai otoritas juga, bukan pemerintah maupun swasta," pungkasnya.