Pemerintah Jokowi Tambah Utang Rp 351,9 Triliun di 2020
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK menganggarkan penarikan utang baru di 2020 sebesar Rp 351,9 triliun. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan jumlah tahun ini sebesar Rp 373,9 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, arah kebijakan pembiayaan utang akan dilakukan secara hati-hati. Pemerintah akan mempertahankan utang dalam batas aman berkisar 29,4 sampai 30 persen terhadap PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal.
"Utang dijaga dalam batas aman berkisar 29,4 sampai 30 persen terhadap PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8).
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Siapa yang mendukung Banyuwangi dalam pengendalian inflasi? 'Kami juga terus koordinasi dengan BI sebagai otoritas moneter yang berkait erat dengan pengendalian inflasi. BI memiliki concern yang kuat dan detil ke pemda-pemda untuk mengendalikan inflasi sesuai arahan Presiden Jokowi,' jelas Ipuk.
-
Bagaimana Banyuwangi menjaga inflasi? Salah satu programnya adalah menjamin ketersediaan bahan pangan melalui intervensi kepada petani hingga perbaikan jalan yang menjadi akses distribusi hasil pertanian.
-
Bagaimana cara Prabowo-Gibran atasi utang? Sehingga, untuk bisa melunasi utang-utang tersebut, hal pertama yang harus dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengevaluasi pengolahan kebijakan fiskal.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Bagaimana Banyuwangi kendalikan inflasi? Diketahui, pemerintah pusat tahun ini memberikan reward dana insentif fiskal kinerja sebesar Rp 1 triliun yang penyerahannya dibagi dalam tiga periode. Insentif tersebut diberikan kepada daerah-daerah yang berkinerja baik berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah juga akan menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan.
"Di 2020, pemerintah juga akan mengutamakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif," jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, strategi pembiayaan utang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi biaya utang. Kedua, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi.
Ketiga, melakukan pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen kewajiban dan aset. Terakhir, pemerintah juga akan mengelola pinjaman luar negeri secara selektif.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaJika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaPrabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati.
Baca Selengkapnya