Pemerintah Klaim Tak Ada Perusahaan Digital yang Keberatan Dipungut PPN 10 Persen

Merdeka.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hestu Yoga Saksama mengklaim bahwa tidak ada kendala dalam penarikan pajak pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen atas pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), baik dari luar maupun dalam negeri.

Menurutnya, para pelaku pajak yang ada di dalam negeri maupun luar negeri sudah siap untuk dilakukan pungutan pajak tersebut. Hanya saja dalam prosesnya, dapat dilakukan setelah pemerintah menunjuk pelaku usaha untuk melakukan pemungutan.

"Pada intinya secara kebijakan mereka tidak ada masalah, tidak ada keberatan mereka siap," kata dia di Jakarta, Kamis (2/7).

Dia mengatakan, untuk pemungutan PPN pemerintah membuka komunikasi secara dua pintu jika memang pelaku pajak ingin menyampaikan masukan atau ada kendala dalam pelaksanaannya. Pemerintah membuka lebar dan siap menerima keluhan serta masukan yang ada.

"Ini salah stau contoh saja dan kami sudah memberikan solusi. Kalau pembeli di Indonesia ada bisnis perusahaan juga yang harus kreditkan PPN tadi sebagai pajak masukan regulasi kami mengatakan kalau mau dikreditkan harus ada nama NPWP itu mereka kesulitan," kata dia.

Regulasi Akomodir Kesulitan

Atas pertimbangan tersebut, dalam regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengakomodir kesulitan para pelaku pajak tersebut dengan tidak perlu ada NPWP. Hanya saja diperlukan alamat email yang jelas untuk masuk invoice yang akan terhubung dengan DJP.

"Ini yang kita lakukan selama ini, kita mengakomodir kesulitan-kesulitan mereka sehingga kita bisa jalan dalam waktu segera," tandas dia.