Pemerintah sepakati subsidi solar jadi Rp 2.000 per liter tahun ini
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan Subsidi Solar ditambah Rp 1.500 menjadi Rp 2.000 per liter. Penambahan besaran subsidi tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan indikator migas, yakni harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar Rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan tersebut telah dihitung bersama PT Pertamina, PT PLN, Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Adapun penambahan tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat, kondisi perusahaan dan kemampuan APBN.
"Kemarin keputusannya adalah kenaikan sebesar Rp 1.000 per liter menjadi Rp 2.000 per liter. Itu akan cukup memadai dikombinasikan dengan langkah yang dilakukan oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN di mana Pertamina melalui beberapa blok produksinya bisa mendapatkan tambahan penerimaan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Selasa (5/6).
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang Pertamina tambah? Pertamina Patra Niaga terus menambah persediaan LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Sri Mulyani mengatakan, penetapan tersebut juga dengan memperhatikan kebutuhan konsumsi yang berlaku di pasar serta dampaknya terhadap keuangan PT Pertamina sebagai perusahaan yang menjalankan penugasan dari pemerintah.
"Hitungan kebutuhan konsumsi dengan harga yang berlaku di pasar, dengan harga yang berlaku di dalam APBN. Kita memperkirakan untuk Pertamina perlu ditingkatkan supaya kondisi keuangan bisa berjalan secara baik," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah juga tengah mempertimbangkan penambahan subsidi untuk PT PLN. Mengingat adanya penambahan jumlah pelanggan baru sebanyak 1 juta untuk pelanggan dengan penggunaan daya 450 VA.
"Kemudian untuk PLN seperti yang sudah saya sampaikan dengan adanya penambahan 450 VA pelanggan baru sebanyak 1 juta, kami juga akan menambahkan anggaran untuk subsidi. Mekanisme nya akan kami sampaikan di laporan semester kepada dewan Pak Jonan juga sudah sampaikan ke Komisi VII," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.
Baca Selengkapnyakenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.
Baca SelengkapnyaSubsidi BBM terdiri dari minyak tanah dan minyak solar sebesar 18,33 sampai dengan 19,44 juta kiloliter.
Baca SelengkapnyaKemendag telah melakukan kajian internal untuk dua kebijakan baru terkait dengan minyak goreng, salah satunya menaikan HET MinyakKita.
Baca SelengkapnyaPembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaPembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaKebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca Selengkapnya