Pemerintah siapkan sistem deteksi gempa dan tsunami di tiap wilayah rawan bencana
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas pembangunan sistem deteksi gempa bumi dan tsunami di Kantornya, Jakarta, Jumat (9/11).
Hadir dalam rakor ini yakni Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.
"(Kita akan) Buat manajemen penanganan bencana nasional yang dari hulu sampai hilir," kata Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, saat ditemui usai rakor di Kementerian Koordinator Kemaritiman.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bencana apa yang diantisipasi oleh BPBD Banyumas? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir karena BMKG memprakirakan wilayah itu memasuki awal musim hujan pada dasarian ketiga bulan Oktober.
-
Apa itu Banpres? Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
Menteri Bambang mengatakan, pembangunan sistem deteksi bencana ini nantinya akan diprioritaskan di setiap daerah yang rawan berdampak bencana. "Jadi ini akan menjadi bagian dari sistem manajemen nasional penanggulangan bencana," imbuhnya.
Menteri Bambang berharap mengenai payung hukum manajemen bencana ini nantinya masuk ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan, mengenai anggarannya sendiri, akan diatur masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
"(Anggaran?) Nanti itu akan diatur karena sudah ada pasalnya di dalam undang-undang APBN," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menambahkan pembangunan sistem manajemen bencana ini juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana. Sistem akan dibangun secara terintegrasi antara inovasi teknologi, sosial, hingga hubungan antar lembaga.
"Pointnya kita menyiapkan sistem yang terintegrasi untuk pengurangan risiko bencana," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suharyanto menerangkan, kesiapsiagaan tersebut dilatarbelakangi prediksi oleh para ilmuan dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Baca SelengkapnyaBMKG mencatat bahwa di Indonesia terdapat banyak potensi gempa akibat pergerakan lempeng di zona megathrust.
Baca SelengkapnyaDiakuinya kapan tepatnya gempa megathrust akan terjadi masih sangat sulit.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah diminta menyiapkan langkah menghadapi musim penghujan atau potensi bencana hidrometeorologi berpotensi di akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDaryono mengatakan, gempa besar pada dua megathrust di Indonesia tinggal menunggu waktu.
Baca SelengkapnyaPenting untuk membuat mitigasi bencana gunung meletus yang efektif.
Baca SelengkapnyaBMKG sebelumnya mengatakan, gempa megathrust di Indonesia tinggal menunggu waktu.
Baca SelengkapnyaIni memungkinkan penyampaian berbagai informasi bencana seperti gempa, tsunami, kebakaran hutan, aktivitas vulkanik, dan banjir.
Baca SelengkapnyaBPBD selalu siaga dan melakukan langkah antisipatif agar bencana hidrometeorologi tidak terjadi
Baca Selengkapnyasemua bangunan bangunan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan uji tahan gempa
Baca SelengkapnyaAncaman gempa bumi ini membayangi Jakarta yang berada tak jauh dari zona Megathrust Selat Sunda.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya