Pemerintah Tetap Jaga Rantai Pasok Batu Bara ke PLTU

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penyediaan sumber energi primer untuk ketenagalistrikan tetap terjamin di tengah kondisi cuaca ekstrem. Kepastian pasokan ini dilakukan dengan tetap mengamankan rantai pasok (supply chain) batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk dikonversi menjadi listrik oleh PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP).

"Kami diminta mengawal betul jangan sampai ada gangguan yang berarti, termasuk mengamankan rantai pasokan," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, di Jakarta, Kamis (28/1).

Pemerintah berupaya menjaga rantai pasok energi primer melalui menjaga reliability pembangkit, memaksimalkan produksi PLTU Independent Power Producer (IPP), dan mengoptimalisasi stok batu bara dengan mengatur produksi listrik berdasarkan ketersediaan pasokan. Selain itu, memaksimalkan penggunaan gas pembangkit PT PLN (Persero).

Orang lain juga bertanya?

"Kalau pasokan dari PLTU berkurang karena kapasitas batu bara berkurang, kita akan memaksimalkan penggunaan gas. Kalau pun gas masih kurang, maka kita dengan sangat sangat sangat terpaksa menggunakan BBM. Itu adalah opsi terakhir," ungkap Rida.

Upaya lainnya adalah mengganti penggunaan tongkang dengan kapal untuk pengiriman batu bara, dan menggeser (menjadwal ulang) waktu perawatan pembangkit. Bahkan Rida sudah mengingatkan ke PLN dan IPP mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem.

"Tujuan kita adalah menjamin tidak ada potensi pemadaman. Kita ingin menjamin listrik selalu tersedia di mana pun. Per Oktober lalu kita sudah ingatkan ke PLN dan IPP agar mereka mengamankan supply chain," kata Rida.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin Ridwan menambahkan untuk saat ini semua perusahaan produsen batu bara telah menyampaikan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. "Semua perusahaan pemasok batu bara kepada PLN sudah katakan komitmennya untuk penuhi kewajibannya pada waktu yang disepakati," pungkas Ridwan.

Mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) mewajibkan secara tahunan kepada pemasok batu bara untuk mengalokasikan 25 persen dari produksinya untuk pasar dalam negeri, khususnya untuk kepentingan pembangkitan listrik. DMO dari target 550 juta metrik ton batu bara adalah 137 juta metrik ton, sedangkan kebutuhan batu bara untuk pembangkit tahun ini diproyeksikan 113 juta metrik ton.

"Kebutuhan pasokan batu bara ke PLN tidak boleh tidak cukup. Semua perusahaan pemasok batu bara sudah menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya, ada 54 perusahaan. Pemerintah sesuai kebijakan mengutamakan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri," pungkas Ridwan.

(mdk/azz)