Follow
Pemerintah ungkap kebutuhan rumah saat ini capai 800.000 unit/tahun
Merdeka.com - Pemerintah menyatakan saat ini kebutuhan perumahan masyarakat mencapai 800.000 unit per tahunnya. Tingginya kebutuhan tanpa adanya upaya pemenuhan akan memperparah angka kekurangan rumah atau backlog.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Lana Winayanti, mengatakan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program satu juta rumah. Namun, diakui, implementasi masih terbentur sejumlah tantangan.
"Data per 2014, ada backlog sekitar 13 juta rumah dan 3 juta rumah tidak laik atau kumuh," ujarnya saat ditemui di Grandballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (16/5).
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Bagaimana kondisi rumah di permukiman terbengkalai? Rata-rata, rumah di permukiman padat tersebut masih berbentuk utuh, dan tak jauh dari pinggir jalan.Semakin dalam masuk ke dalam gang, beberapa rumah yang awalnya masih layak ditinggali, perlahan-lahan berganti menjadi rumah yang tampak rusak karena tidak terurus lama.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Dari mana saja orang cari rumah di Jakarta? Dari segi asal, lanjutnya, sebagian besar pencari properti di Jakarta berasal dari dalam wilayah itu sendiri. Namun, kota-kota satelit di sekitarnya juga mencatatkan proporsi pencarian yang signifikan.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
-
Dimana kemacetan semakin parah di Jakarta? Kondisi kemacetan lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Sejumlah kendala yang saat ini menghadang pemerintah antara lain, belum ada alokasi khusus perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), harga tanah mahal, kesediaan tanah berkurang khususnya perkotaan, sulitnya pembebasan lahan hingga daya beli calon konsumen rendah.
"Maka dari itu, kunci keberhasilan sinergi antar stakeholder seperti pemda dan pengembang," tuturnya.
Pemerintah pusat saat ini memiliki keterbatasan dalam penyediaan rumah, di mana hanya 5 persen sampai 10 persen dari target. Maka, pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif atau kemudahan pada pengusaha antara lain FLPP, subsidi kredit perumahan dan uang muka hingga pembebasan PPN.
"Penyaluran FLPP tahun ini ditargetkan bisa mencapai 120.000 unit."
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca Selengkapnya
Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca Selengkapnya
Pengadaan lahan, biaya konstruksi, hingga pembiayaan yang dianggap belum optimal, jadi kontribusi tingginya harga rumah.
Baca Selengkapnya
SMF menyoroti rumus BPS dalam menghitung angka backlog yang masih mengacu pada ukuran rumah tangga, bukan keluarga.
Baca Selengkapnya
Hashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca Selengkapnya
Rumah kosong tidak hanya rumah lama, atau yang dijadikan penginapan.
Baca Selengkapnya
Wamen BUMN menyebut, dengan adanya kementerian ini pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Rapat ini sekaligus membahas rencana kerja dan evaluasi, salah satunya rencana rumah murah dan gratis untuk masyarakat
Baca Selengkapnya
Moeldoko menjelaskan, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam semua situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan rumah.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Menteri Basuki mengatakan bahwa masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini masih banyak.
Baca Selengkapnya