Follow
Pemerintahan SBY dipastikan gagal batasi konsumsi BBM subsidi
Merdeka.com - Pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi hampir pasti tidak bisa dijalankan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mengingat masa baktinya segera berakhir.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa beralasan bahwa pembatasan konsumsi BBM subsidi mesti dibicarakan dengan DPR-RI.
Padahal, penjelasan pasal 14 (1) UU No.23/2013 tentang APBN 2014 memberi pemerintah kewenangan untuk melaksanakan pola subsidi tertutup sebagai upaya pembatasan konsumsi BBM subsidi
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kapan aturan baru BBM Subsidi mulai berlaku? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pelaksanaan aturan ini berlaku mulai 1 Oktober 2024 setelah disosialisasikan pada September 2024.
-
Gimana cara SPBU mencegah penyalahgunaan BBM subsidi? 'Misalnya, jika ada nelayan membeli BBM dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya, ini masuk dalam kelompok yang perlu diperhatikan,' imbuhnya.
"Kami tidak bisa begitu saja memutuskan. DPR diajak ngomong kan penting, walaupun kami tideak perlu minta izin," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (21/1).
Subsidi tertutup adalah mekanisme pembelian BBM bersubsidi hanya untuk konsumen tertentu. Terkait itu ada beberapa skenario yang sudah dikaji Kementerian ESDM.
Antara lain, seluruh mobil pribadi tak boleh membeli premium atau premium cuma untuk mobil di bawah 1.300 cc, tetapi volume hariannya diatur.
Adapun pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) di kendaraan roda empat beberapa waktu lalu jadi tahap awal pembatasan konsumsi BBM subsidi. Distribusi BBM subsidi secara terbatas baru akan dijalankan pemerintah setelah mendat data pasti mengenai pola konsumsi bahan bakar fosil tersebut setiap harinya secara nasional.
"Saya kira itu suatu pemikiran yang harus kita kembangkan. Bagusnya kita persiapkan, kalau mempermudah pemerintahan baru kan lebih bagus," ujar Hatta. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca Selengkapnya
Wacana pembatasan BBM subsidi pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.
Baca Selengkapnya
Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.
Baca Selengkapnya
Guna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.
Baca Selengkapnya
Pemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Arifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini.
Baca Selengkapnya
Pernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Aturan baru nantinya akan memuat kategori kendaraan apa saja yang boleh menggunakan Pertalite dan Solar.
Baca Selengkapnya
Jokowi menambahakan pemerintah belum berpikir untuk membatasi BBM subsidi dalam waktu dekat
Baca Selengkapnya
Sampai saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk membatasi BBM bersubsidi
Baca Selengkapnya