Pengusaha Beberkan Kendala Utama Vaksinasi Gotong Royong, Termasuk Pendaftaran

Merdeka.com - Pemerintah meminta perusahaan swasta untuk ikut dalam program vaksinasi Covid-19 melalui vaksin gotong royong. Pemerintah bahkan telah menunjuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengatur program vaksinasi mandiri untuk karyawan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Sinta Kamandhani mengaku mengalami beberapa kendala. Salah satunya dalam hal pendaftaran peserta vaksin gotong royong yang sangat detail. Ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peserta yang akan mengikuti vaksinasi.

"Dari segi pendaftaran ini sangat detil. Kita gak mau datanya ini tumpang tindih sama program pemerintah, jadi harus satu data. Makanya ini harus pakai data rinci," kata Sinta dalam diskusi online: Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong, Jakarta, Rabu (16/6).

Sinta mengaku, tidak sedikit perusahaan yang mendaftarkan karyawannya untuk ikut 2 program vaksinasi. Ini dilakukan agar karyawannya lebih cepat mendapatkan vaksin.

"Banyak perusahaan cari yang cepat, jadi dia daftarkan karyawannya di program pemerintah dan program vaksinasi gotong royong," ungkapnya.

Akibatnya, terjadi kendala saat proses verifikasi dan memakan waktu yang lebih lama. Untuk itu, dia meminta agar perusahaan tidak mendaftarkan nama yang sama dalam dua program sekaligus.

Sinta menyarankan perusahaan untuk membagi dua kelompok untuk melakukan pendaftaran vaksinasi. Sebagian didaftarkan untuk program vaksin gotong royong dan sebagian lagi didaftarkan untuk vaksin program pemerintah.

"Makanya perusahaan sebaiknya langsung bagi dengan jelas, mana yang pakai vaksin gratis dari pemerintah dan vaksin gotong royong," kata dia.

Kendala Lain

Kendala lain yang dihadapi yakni saat memilih fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pihak eksekutor. Dalam hal program vaksin gotong royong perusahaan tidak boleh menggunakan instansi milik pemerintah. Sehingga mereka harus memilih sendiri tempat untuk vaksinasi.

Di sisi lain, tidak semua fasilitas kesehatan memenuhi syarat sebagai pelaku vaksinator. Untuk itu dalam hal ini pemerintah perlu melakukan standarisasi khusus. "Fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) ini tidak boleh yang pemerintah, harus fasyankes yang swasta," kata dia.

Sinta mengatakan pada alokasi vaksinasi kedua nanti, Bio Farma yang akan memberikan rekomendasi fasyankes yang bisa melakukan vaksinasi. Sementara itu, di saat yang sama Bio Farma akan melakukan pendataan dan pemeriksaan kepada fasyankes yang mengajukan diri sebagai tempat untuk melakukan vaksinasi.

"Jadi nanti untuk alokasi yang kedua, Bio Farma yang mengatur fasyankes mana yang bisa digunakan. Jadi perusahaan nanti tinggal memilih dari daftar yang ada," kata dia mengakhiri.