Pengusaha Ritel Harap Capres Kantongi Strategi Atasi Kemacetan RI

Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap kedua calon presiden membahas penuntasan masalah kemacetan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Indonesia. Kemacetan dinilai berdampak buruk ke berbagai sektor seperti pemborosan energi.

"Kemacetan itu suatu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, bukan digantung," kata Ketua Umum Aprindo Roy Mandey seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (14/2).

Dia menjelaskan bahwa problema kemacetan berdampak pada pemakaian bahan bakar yang lebih boros. Kemudian memengaruhi produktivitas di mana kemacetan mengurangi waktu kerja.

"Kita sudah melihat ada beberapa pemecahan yang sudah dilakukan, seperti pengoperasian MRT pada bulan Maret, kemudian pembangunan LRT," ujar Roy.

Namun, menurut Ketua Umum Aprindo tersebut, adanya kemauan dari semua pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mengatasi problema kemacetan adalah hal yang jauh lebih penting.

"Kemauan atau semangat semua pemangku kepentingan memikirkan kemacetan itu jauh lebih penting, jadi tidak hanya satu kementerian saja misalnya Kementerian Perhubungan yang harus memikirkan hal tersebut," tuturnya.

Roy juga menambahkan bahwa pemerintah daerah, seperti gubernur dan bupati/walikota, harus juga memiliki kemauan dan semangat untuk bersama-sama memecahkan masalah kemacetan.

"Aturan-aturan yang mendukung kepada pemecahan kemacetan tentunya harus didukung, apapun juga itu aturannya. Dan ini adalah bagian dari semangat untuk meningkatkan perekonomian kita," katanya usai menghadiri acara diskusi.

Debat pilpres 2019 babak kedua akan digelar beberapa pekan lagi yakni pada Minggu 17 Februari 2019. Debat babak kedua tersebut akan membahas energi, pangan, infrastruktur, transportasi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp 65 triliun per tahun.

Dia menekankan bahwa hal itu tidak bisa terus dibiarkan."Tidak mungkin hal seperti kemacetan ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, merancang agar semuanya itu bisa segera selesai sehingga yang Rp 65 triliun bisa jadi barang. Bukan jadi asap yang memenuhi kota," katanya.