Follow
Pengusaha Tambang Tolak Rencana Pelarangan Ekspor Bijih Nikel di 2019
Merdeka.com - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menolak rencana pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel (ore). Sebab, ini dapat mengganggu pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Sekretari APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan, pengusaha sedang berupaya melaksanakan hilirisasi dengan membangun fasilitas smelter nikel. Ini agar kebijakan pemerintah terkait pelarangan ekspor mineral mentah pada 12 Januari 2022 terlaksana.
"Kita mendukung hilirisasi, makanya kita bangun smelter," kata Meidy, di Jakarta, Kamis (22/8).
-
Apa saja produk dari hilirisasi nikel? Belasan industri tumbuh di sana, dengan produk utama berupa nikel, stainless steel, dan carbon steel. Industri pendukungnya macam-macam, dari coal power plant, pabrik mangan, silikon, chrome, kapur, kokas, dan lain-lain.
-
Bagaimana hilirisasi nikel meningkatkan ekonomi? Dari hilirisasi nikel, pendapatan Indonesia melejit. Pada 2015 ekspor Indonesia hanya Rp45 triliun. Setelah larangan ekspor bahan mentah nikel diberlakukan pada 2020, nilai ekspornya meroket Rp340 triliun pada 2021. Pada 2022 melonjak jadi Rp520 triliun, dan tahun lalu angkanya Rp520 triliun.
-
Kenapa hilirisasi nikel penting? Sejak 1 Januari 2020, pemerintah memang melarang ekspor bijih nikel. Semua harus diolah di dalam negeri menjadi barang jadi, sehingga nilai jualnya akan makin tinggi.
-
Dimana hilirisasi nikel dilakukan? PT. IMIP mengelola kawasan industri nikel dengan rantai terpanjang di dunia, dari hulu sampai hilir. Belasan industri tumbuh di sana, dengan produk utama berupa nikel, stainless steel, dan carbon steel.
-
Siapa yang mendapat keuntungan dari hilirisasi nikel? Tapi perlu diingat, rakyat semacam Yusi juga menerima manfaat hilirisasi nikel dengan menjadi tenaga kerja. Jumlahnya tidak sedikit, industri nikel itu mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja.
-
Mengapa penambangan nikel di Halmahera sangat gencar? Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan nikel meroket karena digunakan dalam baterai mobil listrik, sehingga menarik perhatian perusahaan pertambangan internasional pada pulau ini yang sebelumnya tenang.
Namun Meidy menyayangkan ada kabar rencana pemerintah mempercepat penerapan pelarangan ekspor mineral bijih nikel pada 2019. Menurutnya, jika rencana tersebut terapkan maka akan menghambat pembangunan smelter, sebab sumber pendanaan pembangunan smelter berasal dari kegiatan ekspor bijih nikel.
"Uang kami untuk bangun smelter berasal dari kuota ekspor," ujarnya.
APNI pun ingin pemerintah konsisten menjalankan kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah sampai 12 Januari 2022, sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sejak awal.
"Pemerintah diminta konsekuen dengan peraturan yang sudah berjalan. Jangan bikin aturan baru," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas SDA untuk meningkatkan nilai tambah.
Baca Selengkapnya
Pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi.
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri hilirisasi nikel di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Kebijakan hilirisasi di Indonesia tetap menarik bagi investor asing.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah membuat roadmap hilirisasi hingga tahun 2040.
Baca Selengkapnya
Presiden pengganti Jokowi wajib melanjutkan program hilirisasi nikel dan sawit.
Baca Selengkapnya
Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang positif dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Bahlil sudah mengecek ke Kementerian Perdagangan terkait izin ekspor nikel mentah tersebut, dan faktanya tidak ada izin yang terbit.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir buka suara mengenai masih banyaknya pihak yang tak setuju dengan hilirisasi.
Baca Selengkapnya