Penjelasan Lengkap Kementerian BUMN Soal Utang Tembus Rp 5.217 triliun
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utang BUMN sebesar Rp 5.217 triliun per September 2018. Utang ini naik drastis jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2016 sebesar Rp 2.263 triliun.
Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan utang ini sebenarnya didominasi oleh utang perbankan dengan mayoritas kepemilikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp 3.300 triliun.
"Jadi sesungguhnya utang BUMN itu hanya sekitar Rp 2.000 triliunan. Saya juga sudah jelaskan mengenai rasio utang terhadap ekuitas itu relatif aman, makanya kenapa tidak perlu terlalu khawatir," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12) malam.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Apa jenis utang yang dimiliki orang kaya? Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi sumber penghasilan di masa depan. Contohnya utang modal usaha, membangun properti produktif, membuat pabrik dan aset produktif lainnya.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
Aloysius melajutkan, terkait utang dalam bentuk foreign exchange atau valuta asing, itu merupakan bagian terpisah dan tidak memiliki jaminan dari pemerintah. Di mana penerbitannya tidak mudah dan melalui berbagai perizinan.
"Artinya, itu semua terkontrol dan kami di-rating oleh lembaga rating. Tapi ini juga disetujui kalau harus lebih efisien. Soal kenapa pinjam dari luar negeri, ini lebih kepada kapasitas funding di dalam negeri yang terbatas," jelasnya.
Dalam hal pelunasan utang, Kementerian BUMN optimistis perusahaan dapat melakukan penyelesaian. Hal tersebut terlihat dari Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) masing-masing perusahaan.
"Itu gampang, lihat saja di EBITDA, EBITDA kalau cukup ya bisa lunas. Rasio EBITDA kalau di bawah 3 sampai 4, berarti kemampuan untuk bayar utang itu cukup," jelas Aloysius.
Aloysius menambahkan, utang BUMN khusus luar negeri umumnya jangka panjang sekitar 20 hingga 30 tahun. Dia pun berharap Rupiah bisa stabil agar kewajiban pembayaran bunga utang juga stabil.
"Kami harus mengakui pembukuan rugi, tapi itu rugi akuntansi, rugi valas. Tapi jatuh tempo untuk melunasi utang BUMN masih sekitar 20 sampai 30 tahun kemudian. Harapannya, kurs tidak semakin memburuk, tapi justru semakin membaik, kembali ke angka yang acceptable. Jadi tidak masalah kan."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaDari capaian ini, Bank DKI mencatat kenaikan penyaluran kredit dan pembiayaan segmen UMKM sebesar 22,78 persen, dari Rp4,41 triliun.
Baca SelengkapnyaHingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaPerkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada SBN.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaDalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, Bank DKI mencatatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sebesar Rp63,66 triliun.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca SelengkapnyaSejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.
Baca Selengkapnya