Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penjelasan Sri Mulyani Soal Sumber Dana Bangun Ibu Kota Baru, Termasuk dari Utang

Penjelasan Sri Mulyani Soal Sumber Dana Bangun Ibu Kota Baru, Termasuk dari Utang Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono di Titik Nol Ibu Kota Baru. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur oleh para anggota DPD-RI. Tidak sedikit anggota DPD yang keberatan penggunaan dana PEN digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara. Termasuk dengan skema pembiayaan bersama pihak swasta.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan dana pembangunan IKN Nusantara belum ada dalam APBN tahun anggaran 2022. Sebab saat penyusunan APBN, pemerintah masih membahas rencana pembangunan IKN dan belum masuk meja DPR-RI.

"Di APBN 2022 ini belum ada karena UU IKN memang belum ada," kata Meteri Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Senin (24/1).

Salah satu skema pembiayaan pembangunan dengan pihak swasta yakni Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bentuk kerja sama ini akan memiliki sejumlah persyaratan.

Penggunaan dana hingga pembangunan teknis harus disiapkan pemerintah sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Rencana proyek tersebut juga harus bisa menguntungkan pihak swasta sebagai hubungan timbal baliknya.

"Swasta masuk bukan seperti santa klaus, dia juga berhitung akan dapat apa. Nah ini akan kita kawal secara hati-hati," kata dia.

Ibu Kota Baru Bukan Keinginan Tapi Kebutuhan

Penggunaan dana pembangunan IKN Nusantara yang berasal dari APBN juga harus bersifat fleksibel. Aset pemerintah di Jakarta juga bisa menjadi sumber pembiayaan, baik itu dijual atau disewakan kepada pihak lain. Bila pembangunan IKN Nusantara menggunakan dana dari utang, dia meyakinkan penarikan utang dilakukan dalam mekanisme APBN.

"Semua ada tata kelolanya," kata dia.

Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah selama ini telah menghimpun dana dalam bentuk pajak dari masyarakat dan para pelaku usaha. Dana tersebut telah digunakan untuk melakukan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di daerah.

"Inilah prinsip gotong royong, bukan berdasarkan keinginan tetapi dilakukan karena kebutuhan," kata dia.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Biaya Pembangunan IKN Hanya 20 Persen dari APBN, Sisanya Swasta
Biaya Pembangunan IKN Hanya 20 Persen dari APBN, Sisanya Swasta

Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Akui Pembangunan IKN Makin Cepat di 2024
Sri Mulyani Akui Pembangunan IKN Makin Cepat di 2024

IKN semakin berkembang dan mulai menunjukkan perubahan nyata dengan dukungan dana publik dan keterlibatan banyak pihak.

Baca Selengkapnya
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
Rencana Pemindahan IKN ke Nusantara Tuai Kritik Pedas Peneliti Asing
Rencana Pemindahan IKN ke Nusantara Tuai Kritik Pedas Peneliti Asing

Sejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Investor: Orang Kalimantan Bisa Marah Kalau Proyek IKN Nusantara Dibatalkan
Investor: Orang Kalimantan Bisa Marah Kalau Proyek IKN Nusantara Dibatalkan

Alasannya, ia menilai itu bisa memicu kemarahan rakyat Kalimantan jika proyek tersebut dibatalkan.

Baca Selengkapnya
Karena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN
Karena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN

Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.

Baca Selengkapnya
Proyek IKN Dikritisi AMIN, Jika Tidak Dilanjut Investor Bisa Rugi Rp35 Triliun
Proyek IKN Dikritisi AMIN, Jika Tidak Dilanjut Investor Bisa Rugi Rp35 Triliun

Pasangan Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin (AMIN) mengkritisi pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Di Depan Investor Asing, Prabowo Tegaskan Pembangunan IKN Harus Pakai Sumber Daya dalam Negeri
Di Depan Investor Asing, Prabowo Tegaskan Pembangunan IKN Harus Pakai Sumber Daya dalam Negeri

Di depan investor asing, Prabowo juga menegaskan IKN proyek politis.

Baca Selengkapnya
Di Depan Pj Kepala Otorita, Politikus PDIP Pesimistis IKN Bisa Digunakan Upacara 17 Agustus 2024
Di Depan Pj Kepala Otorita, Politikus PDIP Pesimistis IKN Bisa Digunakan Upacara 17 Agustus 2024

Basuki diminta menjelaskan rinci kepada Komisi V terkait perkembangan pembangunan di IKN.

Baca Selengkapnya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN

Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Baca Selengkapnya
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya