Penjelasan Sri Mulyani Soal Sumber Dana Bangun Ibu Kota Baru, Termasuk dari Utang
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur oleh para anggota DPD-RI. Tidak sedikit anggota DPD yang keberatan penggunaan dana PEN digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara. Termasuk dengan skema pembiayaan bersama pihak swasta.
Menteri Sri Mulyani menjelaskan dana pembangunan IKN Nusantara belum ada dalam APBN tahun anggaran 2022. Sebab saat penyusunan APBN, pemerintah masih membahas rencana pembangunan IKN dan belum masuk meja DPR-RI.
"Di APBN 2022 ini belum ada karena UU IKN memang belum ada," kata Meteri Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Senin (24/1).
-
Kenapa Indonesia menuntut pendanaan negara maju? Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
-
Dimana IKN Nusantara dibangun? IKN yang sedang dalam tahap pembangunan hingga 2045 ini berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Kenapa Kaltim mendukung IKN? Melalui tema ini, diharapkan terwujudnya sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
Salah satu skema pembiayaan pembangunan dengan pihak swasta yakni Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bentuk kerja sama ini akan memiliki sejumlah persyaratan.
Penggunaan dana hingga pembangunan teknis harus disiapkan pemerintah sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Rencana proyek tersebut juga harus bisa menguntungkan pihak swasta sebagai hubungan timbal baliknya.
"Swasta masuk bukan seperti santa klaus, dia juga berhitung akan dapat apa. Nah ini akan kita kawal secara hati-hati," kata dia.
Ibu Kota Baru Bukan Keinginan Tapi Kebutuhan
Penggunaan dana pembangunan IKN Nusantara yang berasal dari APBN juga harus bersifat fleksibel. Aset pemerintah di Jakarta juga bisa menjadi sumber pembiayaan, baik itu dijual atau disewakan kepada pihak lain. Bila pembangunan IKN Nusantara menggunakan dana dari utang, dia meyakinkan penarikan utang dilakukan dalam mekanisme APBN.
"Semua ada tata kelolanya," kata dia.
Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah selama ini telah menghimpun dana dalam bentuk pajak dari masyarakat dan para pelaku usaha. Dana tersebut telah digunakan untuk melakukan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di daerah.
"Inilah prinsip gotong royong, bukan berdasarkan keinginan tetapi dilakukan karena kebutuhan," kata dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca SelengkapnyaIKN semakin berkembang dan mulai menunjukkan perubahan nyata dengan dukungan dana publik dan keterlibatan banyak pihak.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaAlasannya, ia menilai itu bisa memicu kemarahan rakyat Kalimantan jika proyek tersebut dibatalkan.
Baca SelengkapnyaDinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaPasangan Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin (AMIN) mengkritisi pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaDi depan investor asing, Prabowo juga menegaskan IKN proyek politis.
Baca SelengkapnyaBasuki diminta menjelaskan rinci kepada Komisi V terkait perkembangan pembangunan di IKN.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca Selengkapnya