Perpres Satu Data Permudah Akses Kementerian dan Lembaga

Merdeka.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Dengan terbitnya peraturan tersebut, diharapkan dapat mengatasi perbedaan data di Indonesia.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengatakan, perpres ini diperlukan lantaran pemerintah membutuhkan suatu data yang andal, akurat dan mudah diakses. Selama ini perbedaan data kerap terjadi termasuk antar kementerian atau lembaga (K/L).

"Oleh karena itu Perpres 39 Tahun 2019 untuk satu data ini diterbitkan oleh Presiden RI untuk mendukung suatu perencanaan pelaksanaan pembangunan dengan dukungan data yang akurat andal dan mudah diakses," katanya dalam forum merdeka barat, di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (24/7).

Menurutnya, perpres ini juga merupakan suatu kebijakan tata kelola data. Selama ini, kementerian lembaga kerap mengalami kesulitan dalam interoporibilitas data yaitu kemampuan data untuk dipertukarkan atau dibagi antar sistem yang saling berinteraksi. Sedangkan data-data yang dimiliki KL tidak mudah dibagikan ke antar lembaga.

Dia menambahkan dalam prinsip satu data adalah memiliki data standar, di mana yang menentukan adalah pembina data dalam hal ini BPS, BIG, dan Kementerian Keuangan). Produsen dan Wali Data harus memiliki prinsip-prinsip yang ditentukan Pembina Data. Sehingga lebih mudah untuk melakukan interoporibiitas.

"Jadi jika data dibagi-pakaikan bisa jelas. Interoporibilitas itu penting. Karena masing-masing KL mengumpulkan data dan dipakai sendiri dan tidak kemungkinan antara kementerian membutuhkan data yang sama," jelasnya.

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Adi Rusmanto, dengan data yang resmi, maka tumpang tindih data tidak akan terjadi lagi. Secara otomatis tingkat pengamananya pun terjamin sehingga sumber data terverifikasi, karena apabila data disalah gunakan yang memegang akun yang dipersalahkan.

Di samping itu, dia menyoroti dua hal yang dinilai penting terkait dengan diterbitkannya Perpres satu data ini adalah mengenai tata kelola data dan penggabungan portal data.

"Jadi saya menggaris bawahi dua hal yang menurut saya penting. Pertama tentang tata kelola data. Jadi harus diurus, baik secara nasional dan daerah, siapa yang bertanggung jawab secara kelembagaan. Perencanaan ataupun pakai data itu kelembagaannya seperti apa?" katanya.

Kejelasan seperti itu, menurutnya diperlukan karena BIG tidak punya tangan ke daerah. Sementara itu hal lain yang juga dipandang penting adalah penggabungan portal. "Jadi saya menilai, portal satu data sebaiknya digabung dengan portal tanahairindonesia.go.id," pungkasnya.