Perusahaan konstruksi besar tak boleh garap proyek di bawah Rp 100 M, ini untungnya

Merdeka.com - Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi lndonesia (Gapensi), Iskandar Hartawi menilai pembatasan perusahaan konstruksi besar untuk menggarap proyek di bawah Rp 100 miliar perlu mendapat dukungan semua pihak. Sebab, pembatasan tersebut dapat memperkecil kesenjangan dan mendorong pemerataan.

"Sangat positif mengatasi kesenjangan antara kontraktor besar dan kecil serta kesenjangan pusat dan daerah," ujar Iskandar di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (15/1).

Iskandar mengatakan, perusahaan konstruksi besar-besar saat ini tidak banyak. Namun konstruksi tersebut menguasai 87 persen pangsa pasar konstruksi. Sedangkan kontraktor lokal dan kecil-kecil hanya sebesar 6 persen.

"Selain terjadi kesenjangan antara kontraktor besar dan kecil juga terjadi kesenjangan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non BUMN," jelasnya.

Menurutnya, naiknya nilai plafon batas atas proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan berskala besar tersebut juga dapat membantu upaya pemerintah memperkecil kesenjangan perekonomian antar daerah, sebab rata-rata perusahaan konstruksi kecil dan menengah berbasis di daerah.

Selama ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRTIM/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi telah mengatur bahwa paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp 2,50 miliar hingga Rp 50 miliar hanya diperbolehkan untuk pelaksana konstruksi dengan kualitikasi usaha menengah.

Atas dorongan Gapensi, pemerintah kemudian membuka lebar kesempatan swasta kecil dan menengah menggarap proyek yang nilainya di bawah Rp 100 miliar. Pada tahun lalu, dari 11.910 paket Kementerian PUPR dengan total nilai proyek Rp 81,70 triliun, porsi terhadap proyek senilai lebih dari Rp 100 miliar sebesar 24,41 persen.

Untuk proyek Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar sebesar 17,61 persen. Selanjutnya untuk proyek senilai Rp 5 miliar sampai Rp 50 miliar sebesar 44,17 persen, dan proyek Rp 5 miliar sebesar 13,81 persen. Untuk memperkecil kesenjangan pasar tersebut, kemitraan antara kontraktor kecil dan menengah dengan pengusaha besar harus ditingkatkan, selain membatasi nilai proyek bagi usaha besar dan BUMN.

Penerapan aturan menteri tentang pelarangan pelaksanaan proyek di bawah Rp 50 miliar oleh BUMN dan perusahaan besar dinilai sukses mendorong kapasitas pelaku usaha kontraktor lokal sehingga sudah saatnya pelaku usaha lokal diberi kepercayaan lagi lebih besar untuk menggarap proyek-proyek menengah bahkan besar.