PINSAR: Afkir dini induk ayam bantu peternak lebih mandiri

Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia, Rachmat Pambudy menyebut, keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Muladno melakukan afkir dini induk ayam (parent stock/PS) adalah kebijakan tepat.

Menurutnya, ini merupakan tindakan untuk melindungi, menyelamatkan dan memastikan kelangsungan budidaya peternak ayam nasional.

"Karena itu tindakan Dirjen PKH perlu dihargai, dihormati dan dilindungi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tindakan KPPU mengintervensi dan menganulir keputusan Dirjen PKH berpotensi melemahkan wibawa pemerintah dan hilangnya kepercayaan masyarakat serta dunia usaha pada pemerintah," imbuhnya di Jakarta, Kamis (16/6).

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Indonesia Hartono menyampaikan, bahwa PT Charoen Phokpand Tbk dan PT Japfa Comfeed Tbk beserta 10 pembibitan unggas yang menjadi terlapor oleh KPPU karena disebut melakukan kartel, menurutnya hanya merupakan korban dalam pelaksanaan kebijakan afkir dini induk ayam (parent stock/ PS).

"Saya harus jujur, dalam perkara afkir dini ini, Charoen dan Japfa dan para terlapor lainnya merupakan pahlawan, karena berkorban demi menyelamatkan kami selaku peternak mandiri," ujarnya.

Hartono menaksir, kerugian yang ditanggung oleh 12 perusahaan pembibitan yang menjadi terlapor mencapai Rp 600 miliar. Perhitungan tersebut dengan asumsi harga satu ekor PS yang masih produktif berkisar Rp 200 ribu dan jumlah PS yang sudah diapkir sebanyak 3 juta ekor.

Usulan afkir dini bermula dari tuntutan PINSAR agar pemerintah mengambil langkah nyata atas krisis yang dialami peternak. Sejak 2013, peternak menderita karena harga ayam hidup (live bird) jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP). Hartono yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PINSAR Indonesia kemudian memimpin demonstrasi-demonstrasi peternak di Kementerian Pertanian, Kementerian perdagangan, dan Istana Negara yang berlangsung dalam kurun waktu 2013 sampai 2014.

"Kami berteriak hampir tiga tahunan. Semua teman-teman rela datang jauh-jauh ke Istana. Dalam demo ke Kementan kami sampai membawa telur busuk dan melepas ayam kami disitu sebagai simbol kekecewaan kami."

Hartono mengungkapkan, setelah Muladno menjabat sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian di Juni 2015, Pemerintah mulai melakukan tindakan yang lebih nyata ketimbang hanya memberikan janji.

"Pak Muladno berani pasang badan untuk menyelamatkan peternak dengan meminta perusahaan pembibitan untuk melakukan afkir dini PS," jelasnya.

Hartono mengatakan saat afkir dini tahap I terhadap 2 juta PS dilakukan pada Oktober dan November 2015, serta tahap II sebanyak 1 juta, peternak sempat merasakan dampak positifnya pada bulan Desember tahun itu.

Menurutnya, afkir dini yang dilakukan menguntungkan peternak karena harga live bird yang terpuruk mulai bergerak normal. Namun, setelah ada instruksi dari KPPU untuk menghentikan afkir dini, harga kembali jatuh di bulan Februari.

"Setahu kami ada penghentian dari KPPU. Salah satu yang mendorong harga jatuh itu karena KPPU menghentikan apkir dini," serunya.

Dirjen PKH muladno menyatakan, afkir dini indukan ayam (parent stock) oleh 12 perusahaan pembibitan unggas merupakan instruksi dan bentuk tanggung jawab pemerintah.

"Kebijakan afkir dini induk ayam itu saya putuskan sebagai bentuk tanggung jawab demi kebaikan bangsa ini. Saat memutuskan apkir dini, niatnya adalah demi kepentingan publik, membela rakyat kecil," ujarnya.