PPATK Siapkan Rp22 Miliar Gelar Pelatihan Anti Pencucian Uang di 2019
Merdeka.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, anggaran pelatihan anti pencucian uang di tahun 2019 mencapai Rp22 miliar. Angka ini meningkat dari anggaran di tahun 2018 sebesar Rp9,8 miliar.
Menurutnya, pelatihan ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi membuat tindak pencucian uang juga semakin canggih. Tindak pencucian uang pun bisa dengan mulus terjadi lintas negara jika penegak hukum tidak sigap mengikuti perkembangan teknologi.
"Di tengah-tengah itu tidak mustahil ada barang, uang, juga manusia yang merupakan, mengandung unsur-unsur tindak pidana atau perdata," ujar Kiagus di Jakarta, Kamis (12/9).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa Gunungkidul menargetkan PAD wisata Rp28,9 miliar? “Sementara target perolehan PAD wisata sebesar Rp28,9 miliar di 2023. Adapun target wisatawan sebanyak 4.117.190 orang,“ ujar Sukmono.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
Kepala Institut Intelijen Keuangan Indonesia Akhmar Effendi mengatakan, dalam pelatihan ini, peserta akan mendapat berbagai fasilitas, akomodasi, serta sertifikat jika menghadiri pelatihan secara lengkap.
"Selama penyelenggaraan 2018, respons peserta pelatihan relatif bagus, artinya yang kita berikan sesuai kebutuhan mereka, kebutuhan pihak pelapor, aparat penegak hukum, dan internal," ujar Akhmar.
Untuk tahun lalu, prioritas pusdiklat adalah para pelapor agar bisa memberi pelaporan dengan benar untuk memudahkan analisis PPATK. Tahun ini prioritasnya adalah aparat penegak hukum dan tahun 2020 prioritas akan kembali ke pelapor yang jumlahnya banyak.
"Kita lebih banyak memberi pelatihan apa yang harus mereka lakukan untuk pelaporan ke PPATK, kualitas pelaporan, dan standar pelaporan," jelasnya.
Dia menjelaskan, pusdiklat bisa melatih hingga 1.100 orang per tahun. Target ke depan pusdiklat pun masih banyak mengingat banyaknya pelapor, seperti koperasi simpan-pinjam, dan tentunya bank, hingga para advokat.
Reporter: Tommy Kurnia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MUF mengedepankan integritas dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca SelengkapnyaUsulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.
Baca SelengkapnyaPPATK: Transaksi Judi Online Lebih Tinggi dari Penipuan dan Korupsi
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaTidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.
Baca SelengkapnyaAngka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyatakan temuan PPATK soal transaksi keuangan mencurigakan peserta Pemilu 2024 merupakan sebuah warning atau peringatan.
Baca Selengkapnya