Presiden Jokowi Minta Bunga KUR Kembali Diturunkan di 2020

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait pemberdayaan usaha, kecil dan menengah (UKM). Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi ingin UKM diberdayakan.

Salah satunya, Presiden Jokowi meminta tahun depan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dapat diturunkan dari saat ini 7 persen. Selain itu, Presiden Jokowi meminta penyaluran bisa ditingkatkan dua kali lipat.

"Kita juga harus tembakkan program ini ke usaha produksi. Bukan seperti sekarang masih banyak ke usaha perdagangan," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas bersama menteri Indonesia Maju di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Presiden Jokowi juga berharap UMKM bisa naik kelas. Hal tersebut juga sudah diutarakan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar setiap investasi selalu menggandeng perusahaan lokal.

"Sehingga pengusaha lokal dapatkan manfaat dari investasi di sebuah daerah. Misalnya pembangunan jalan tol, airport, bandara, beri ruang pada pengusaha mikro kecil dalam sistem rantai pasok," kata Presiden Jokowi.

"Jangan sampai prioritas kepada brand asing. ini kebalik," tutup Presiden Jokowi.

Pemerintah Kaji Penurunan Suku Bunga Kredit Usaha Rakyat

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sudah saatnya bunga Kredit Usaha Rakyat alias KUR diturunkan. Diketahui, saat ini bunga KUR berada di level 7 persen.

Dia menjelaskan, di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia mesti terus menjaga daya tahan ekonomi domestik, terutama daya beli dan konsumsi. Mengingat perekonomian Indonesia masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia.

"Menjaga momentum pertumbuhan di dalam negeri itu tentu terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli dalam negeri. Karena kan komposisi terbanyak kita kan kita 55 persen dari konsumsi," kata Menko Airlangga, ketika ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/11).

Mantan Menteri Perindustrian ini menyampaikan, salah satu sektor yang mendapatkan perhatian, yakni UMKM. Sektor ini perlu didukung dengan berbagai kebijakan, termasuk pemangkasan bunga KUR.

"Nah ini tentu kemarin yang kita sedang, sampaikan juga di sidang kabinet termasuk kita sedang mereview untuk usaha kecil menengah. Ini akan kita dorong lagi untuk KUR," jelas dia.

Saat ini pihaknya sedang mengkaji rencana tersebut. Namun demikian, dia mengatakan turunnya ekonomi global dan tingkat suku bunga BI, ditambahkan inflasi yang terkendali, memberi ruang bagi penurunan bunga kredit KUR.

"Kita akan koordinasikan, (Kredit Usaha Rakyat) ditingkatkan jumlahnya dan juga beban suku bunganya dengan inflasi masih terkendali kemudian tingkat suku bunga menurun, Amerika juga turun, kita sudah waktunya juga untuk menurunkan tingkat suku bunga KUR. Ini kita sedang melakukan pelajari juga," tandasnya.

Penyaluran untuk TKI Penyumbang Utama Kredit Macet KUR

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi salah satu penyebab utama kredit macet atau non performing loan(NPL). Hal ini sulit dikontrol jika TKI sudah berangkat bekerja ke negara lain.

"Kalau digabung semua NPL KUR untuk TKI, paling susah ternyata dimonitor, kalau TKI sudah berangkat ke negara bekerja," ujar Menko Darmin.

Adapun penyaluran KUR sejak dicanangkan pada Agustus 2015 hingga 31 Agustus 2019 mencapai Rp435,4 triliun dan telah diterima sebanyak 17,5 juta debitur. Rasio kredit macet atau NPL sebesar 1,31 persen.

Apabila KUR untuk TKI tidak dihitung, maka NPL bahkan bisa mencapai angka 0,9 persen. "Lebih baik dari seluruh kredit perbankan Indonesia. Dan saya kira ini pertama kali bisa menyalurkan KUR yang lebih baik dari NPL nya seluruh kredit secara nasional," jelasnya.

Menko Darmin berencana untuk terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produktif salah satunya memperluas sektor penerima. Di mana untuk tahun ini, penyaluran KUR untuk sektor produksi dapat mencapai 60 persen total plafon KUR.

"Berarti kita mulai harus perluas sektor kegiatan (KUR) tidak hanya perikanan, peternakan, tetapi kami perlu masuk makin dalam ke produksi di sektor jasa," jelasnya.