PT Tiga Pilar buka-bukaan mengenai kasus beras oplosan PT IBU
Merdeka.com - PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (kode saham: AISA) melakukan public expose sesuai dengan arahan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio. Tujuannya, untuk menjelaskan mengenai kasus beras oplosan yang menimpa anak perusahaannya PT Indo Beras Unggul (IBU).
Presiden Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Joko Mogoginta, mengatakan bahwa kasus ini sudah menjadi topik hangat. Sehingga dia berharap public expose bisa mengklarifikasi mengenai tuduhan yang ditujukan untuk anak perusahaannya.
"Public expose ini sangat perlu untuk semua stakeholder kami dan khususnya PT Indo Beras Unggul ini ada apa. Ini tujuan kami public expose," kata Joko di gedung BEI, Jakarta, Selasa (25/7).
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah di PT Timah? Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, total tersangka menjadi 21 orang.
-
Bagaimana Tirto membongkar skandal? Melalui Medan Prijaji edisi 1909, ia membongkat skandal yang melibatkan seorang pejabat daerah di Purworejo, A. Simon.
"Harapan kami dengan public expose hari ini kami menginginkan semua berita yang ada selama ini terang benderang. Itulah harapan kami semua karena menyangkut banyak orang. Kasian yang tidak tahu apa-apa," imbuhnya.
Dia menambahkan, perusahaannya sangat menjunjung tinggi atas legal produk, dan memiliki izin. Namun, jika ada kesalahan atau hal yang salah, maka PT Tiga Pilar sangat terbuka untuk kritik dan teguran.
"Sejak PT Tiga Pilar ini berdiri, kami menjunjung tinggi hal itu. Namun apabila ada yang tidak lengkap kami perusahaan yang siap untuk dibina, ditegur. Sangat terbuka dan transparansi," pungkas Joko.
Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan yang harus diperhatikan dari isu beras oplosan ini bukan kasusnya, melainkan keberlangsungan perusahaan.
Dia menilai, kasus beras oplosan ini tidak akan memberikan pengaruh langsung terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera. Meski demikian, BEI tetap akan mendorong agar perseroan melakukan public ekspose.
"Selambatnya besok mereka harus sudah siap (public ekspose). Silakan kemudian investor memutuskan apakah mereka salah atau tidak dan bagaimana kelangsungan hidup mereka di masa depan," kata Tito di gedung BEI, Jakarta, Senin (24/7).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaAirlangga bakal memenuhi panggilan ini pada pukul 16.00 WIB.
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca SelengkapnyaIsu ini sudah berkembang menyusul perkembangan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021
Baca SelengkapnyaDugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaAsosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Erick menyebut ada 8, namun kemudian dia meralatnya dengan menyebut ada 6 BUMN.
Baca SelengkapnyaJerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Baca SelengkapnyaDalam rapat bersama Komisi VI DPR, jajaran direksi PT Timah menjelaskan laporan keuangan. Namun anggota komisi tidak puas.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca Selengkapnya