Pulihkan Ekonomi, Bank Dunia Sarankan RI Lakukan Reformasi 3 Hal Ini

Merdeka.com - Bank Dunia menyadari krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 memberikan tantangan dan peluang bagi sejumlah negara. Adapun peluang tersebut adalah bagaimana suatu negara bisa membangun kembali perekonomian dengan menerapkan beberapa reformasi.

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen mengatakan, setidaknya di Indonesia sendiri ada tiga prioritas reformasi yang bisa dilakukan untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Pertama adalah dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Prioritas pertama dalam pandangan kami adalah kita menggalakkan UU atau Omnibus Law sehingga bisa meniadakan hambatan sehingga bisa mengundang investasi untuk masuk ke Indonesia," katanya dalam Indonesia Economic Prospect Report, secara virtual, Kamis (16/7).

Menurutnya, dengan memberikan atau meniadakan hambatan investasi, maka Omnibus Law akan menjadi struktur dasar yang kuat untuk investasi. Hal tersebut menjadi sinyal baik ekonomi dunia menunjukkan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis.

Kemudian kedua adalah reformasi BUMN untuk menggalakkan investasi. Apalagi berdasarkan catatan Bank Dunia Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur. "Jadi kesenjangan ini masih sangat besar. Tidak bisa serta merta hanya berdasarkan dana publik," kata dia

Menurutnya, Indonesia harus mampu mobilisasi keuangan dari sektor swasta. Apalagi BUMN punya peran sentral dalam berikan layanan infrastruktur. Akan tetapi saat bersamaan itu juga akan berefek crowding pasa sektor swasta.

"Limit fiskal pemerintah juga buat BUMN beralih pada pembiayaan basis utang sehingga alhasil pembiayaan masih hadapi tantangan. Oleh karenanya reformasi BUMN agar dapat menjadi katalis dalam partisipasi sektor swasta akan menjadi kunci untuk galakkan upaya di ranah infrastruktur," jelas dia.

Terakhir yakni akselerasi kebijakan pajak. Dia berharap kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam hal pajak mampu memberikan dorongan besar terhadap penerimaan negara.

"Oleh karena itu reformasi pajak untuk tingkatkan pendapatan jadi sangat penting agar dapat fasilitasi public spending yang sehat. Tidak ada negara di dunia yang bisa capa income tinggi apabila tax to GDP rationya hanya 1 digit saja," tandas dia.