PUPR Soal Wisma Atlet Jadi Rumah Dinas PNS: Nilai Asetnya Masih Dihitung
Merdeka.com - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Kementerian Keuangan saat ini masih harus menghitung total nilai aset dari Wisma Atlet Kemayoran, untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
"Itu dalam proses serah terima aset. jadi Setneg maunya serah terima aset. Semua asetnya masih dihitung Kementerian Keuangan," kata Khalawi di Jakarta, Senin (22/4).
Dia menjelaskan, proses serah terima aset ini cukup memakan waktu yang lama, sehingga Kementerian PUPR memilih menunggu proses perhitungan oleh Kementerian Keuangan. "Aset ini cukup lama serah terimanya. Jadi kita tunggu Kementerian Keuangan. Moga dalam waktu dekat sudah diserahkan ke Setneg, Setneg yang tetapkan nanti," tandasnya.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Dimana sertipikat aset Pemda diserahkan? Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Siapa pemilik rumah sekarang? Penjaga rumah mengungkap bahwa rumah tersebut telah berpindah tangan ke Muzdalifah.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan menggunakan fasilitas Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat untuk perumahan dinas bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Kepastian ini didapat usai rapat sejumlah Menteri bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (21/2) lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono menegaskan rencana ini tengah dibahas di Sekretariat Negara. Meski nantinya wisma atlet akan menjadi rumah dinas, namun para penghuni tetap harus mengeluarkan uang setiap bulannya.
"Itu rumah dinas, mungkin sewa untuk pemeliharaan. Seperti PU juga punya rusun di Rempoa (Bintaro) itu ditempati teman-teman PU ada iuran sebulan Rp 300.000 buat pemeliharaan," kata Basuki di Istana Presiden, Rabu (6/3).
Kementerian PUPR lantas menyisihkan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk pemeliharaan fasilitas seperti listrik dan air yang ada di Wisma Atlet Kemayoran.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membahas pemanfaatan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Utara, setelah selesai digunakan sebagai rumah sakit darurat saat pandemi COVID-19.
Baca SelengkapnyaPenyusunan Inpres tersebut sedang dikaji oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Baca SelengkapnyaDPRD Minta Pemprov DKI Gunakan Wisma Atlet Dijadikan Gudang Logistik Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.
Baca SelengkapnyaBelum ada patokan harga resmi untuk sewa rusun ASN di IKN. Itu nantinya akan ditentukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaPembangunan hunian PNS di IKN masih bertumpu pada modal APBN. Sebab, belum ada investasi yang masuk untuk ikut membangun.
Baca SelengkapnyaSebelum ditetapkan untuk layak huni, Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan atau komisioning pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaHarta kekayaan Nawawi di tahun 2022 dilansir dari situs resmi e-LHKPN, berikut rinciannya
Baca SelengkapnyaAzwar Anas menuturkan tanah dan bangunan rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan yang ada di Jakarta.
Baca Selengkapnya