Resmikan komite keselamatan, Menteri Basuki harap tak ada lagi kegagalan konstruksi

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (KKK). Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 66/KPTS/M/2018 yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2018.

Pembentukan KKK merupakan amanat dari Undang-Undang No.02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di mana pemerintah bertanggung jawab pada penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan standard keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Komite yang beranggotakan para ahli ini bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, investigasi kecelakaan konstruksi, dan memberikan rekomendasi kepada menteri PUPR.

"Mudah-mudahan dapat mengevaluasi kejadian kegagalan konstruksi yang ada di Indonesia dan mudah-mudahan dapat mencegahnya di masa depan," ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (29/1).

Dia menyampaikan, dalam menjalankan tugasnya, KKK akan dibantu juga oleh 3 sub komite yang bertugas memberikan masukan kepada komite berdasar pantauan dan pengawasan di bidang tugas masing. "Sub komite ini nanti akan melaporkan kepada Komite untuk kemudian dipublish," kata Menteri Basuki.

Selain membentuk KKK, Kementerian PUPR juga akan membentuk Komisi Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) yang saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan selesai pada Bulan Februari 2018.

Tugas dari KKBG ini adalah melakukan investigasi bangunan gedung, inventarisasi, pemantauan dan pertimbangan teknis. Dalam UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan UU Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan keamanan bangunan gedung berada pada Pemerintah Daerah.

"KKBG akan membantu pemerintah daerah untuk memeriksa keamanan bangunan gedung dengan spesifikasi tertentu," ujar dia.

Berikut Anggota Komite Keselamatan Konstruksi (KKK):

Ketua: Dirjen Bina Konstruksi, Syarif BurhanuddinSekretaris: Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Sumito

Anggota:

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Rildo Ananda AnwarKepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Danis SumadinagaRizal Z. TaminSarwono HardjomulyadiAhmad SurajiNazuadi NurdinWijoyo Adi Prakoso

Tiga sub komite:

Sub Komite Jalan dan Jembatan yang diketuai Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi MoerwantoSub Komite Sumber Daya Air diketuai oleh Dirjen Sumber Daya Air, Imam SantosaSub Komite Bangunan Gedung diketuai oleh Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo