Sederet Dampak Saat Dana APBD Tak Terserap dan Buat Presiden Jokowi Marah Besar

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), kesal dengan masih banyaknya anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) terparkir di bank. Nilainya naik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana Pemda di bank pagi ini mencapai Rp226 triliun. Angka ini naik, dari Oktober 2021 lalu, hanya sekitar Rp170 triliun.

"Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).

Kepala Negara mengatakan, sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tengah dialokasikan ke Pemda. Nilainya tidak sedikit. Kurang lebih Rp642 triliun. Ini disalurkan baik ke provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Artinya itu uang yang siap Rp642 triliun. Kita belum menggunakan uang orang lain, ini uang kita sendiri saja," kata Presiden Jokowi.

Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah dampak yang bisa terjadi jika pemda lamban membelanjakan anggarannya.

1. Masyarakat Daerah Tak Terima Bantuan Sosial

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyayangkan pemerintah daerah yang lamban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. "Belanja perlindungan sosial daerah juga mengalami penurunan dan ini sangat disayangkan karena sebenarnya daerah juga tetap memiliki peranan penting," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara ini menjelaskan bila suatu daerah langsung membelanjakan dana transfer dari pemerintah pusat, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Namun masih ada saja daerah yang tidak langsung menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat.

Sehingga dampak selanjutnya akan menyulitkan proses penyaluran dana berikutnya karena tidak melengkapi persyaratan salur berupa laporan penggunaan dana.

"Jadi bayangkan pada saat transfer sudah kita mintakan untuk tata kelola dengan persyaratan salur mereka pun tidak membelanjakannya," kata dia.

2. Belanja Daerah Hanya Dirasakan PNS

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Atera Primanto Bhakti mengaku prihatin terhadap pola belanja yang ada di pemerintah daerah. Sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai, baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas.

"Dan juga akun-akun lainnya yang muaranya kepada belanja pegawai ini terus terang menjadi perhatian kita semua," jelasnya.

"Jadi ini menjadi perhatian kita. Kita belum lihat di situ belanja modalnya apakah itu belanja modal yang produktif atau tidak produktif. Ini yang menjadi triger kenapa kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholder kita," pungkasnya.

3. Pertumbuhan Ekonomi Tak Bisa Tinggi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat mempercepat realisasi anggaran belanjanya. Harapannya, dapat mendorong laju ekonomi Tanah Air.

Menurut Tito, target pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi jika pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk melakukan belanja-belanja produktif, tepat sasaran, yang dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Kita harapkan bisa meningkat, bahkan bisa terdongkrak di atas 7 persen, ini memerlukan kebersamaan realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah," tuturnya.

4. Laju Pemulihan Ekonomi Lamban

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, meminta pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggarannya yang di parkir di bank hingga penghujung tahun ini. Sehingga memperkuat kebijakan fiskal untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

"Saat ini sudah memasuki akhir November. Kita minta Pemda mau memaksakan belanja dari uang di bank dan APBD nya untuk dinaikkan. Ini untuk mengerakkan ekonomi, sehingga kebijakan fiskal bisa in line antara pusat dan daerah," tegasnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan setiap kegiatan belanja tetap dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. "Hal ini agar tetap sesuai rencana dan unsur governance tetap terjaga dengan baik," tukasnya.