Setuju Paket Bali WTO, Indonesia akan tambah subsidi pertanian

Merdeka.com - Pemerintah mengklaim, tiga poin kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang populer disebut 'Paket Bali' pekan lalu menguntungkan. Sebab, dengan adanya batas subsidi hingga 15 persen dari total produksi nasional, maka posisi Indonesia akan lebih seimbang bersaing dengan produk pangan negara maju.

Cuma, selepas kesepakatan itu dicapai, pemerintah mengakui belum merespon secara konkret implementasinya di dalam negeri.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, belum ada permintaan dari kementerian teknis soal penambahan subsidi pertanian, baik untuk benih maupun pupuk pada APBN 2014. Selama memang dibutuhkan, pihaknya siap menambah anggaran subsidi sektor pangan tahun depan.

"Kebutuhannya ada atau enggak. Pangan mau dikasih subsidi, oke sekarang ada batasnya 15 persen, tapi tergantung ada kebutuhan enggak, sejauh mana efektivitasnya," ujarnya di Jakarta, Senin (9/12).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi mengakui pihaknya tak berpikir untuk segera menyesuaikan pola subsidi Indonesia sesuai Paket Bali. Saat ini, bantuan benih dan pupuk, maupun operasi pasar buat komoditas beras menelan dana Rp 40 triliun. Tak sampai 10 persen dari total output pertanian nasional.

Bachrul berkilah, meski tak langsung mengikuti skema subsidi 15 persen, putusan Paket Bali akan menguntungkan dalam jangka panjang. Apalagi bila solusi itu permanen buat negara berkembang dan miskin.

"Yang penting kan kita sudah ada ruang gerak untuk kasih subsidi lebih besar. Suatu saat Indonesia kan terus bertumbuh jadi ekonomi ke-7 dunia, kan kita bisa manfaatkan, beri subsidi lebih besar untuk produk-produk kita," katanya.

Kalaupun untuk APBN 2014 subsidi pertanian mau ditambah, mengikuti keleluasaan dari WTO, maka harus dibahas bersama dalam rapat kemenko. Kementerian Perdagangan sendiri belum punya gambaran, komoditas apa yang idealnya diberi tambahan subsidi agar lebih bersaing di pasar internasional.

"Itu terkait mana produk-produk strategis yang perlu penanganan. Sekarang kan baru beras, apakah nanti kedelai, daging, tergantung rapat bersama dengan stakeholder," kata Bachrul. (mdk/bim)