Sindiran pedas Jonan ke Freeport, dari rewel sampai ibaratkan sapi

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia kembali berulah. Perusahaan yang berafiliasi dengan PT Freeport McMoran yang berbasis di negeri paman sam Amerika Serikat ini seolah menantang pemerintah Indonesia terkait aturan pengubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen, dan kewajiban pajak yang belum dibayar.

Freeport McMoran telah menyatakan keberatan terkait perubahan status ini secara sepihak. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut. Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson jauh-jauh terbang dari Amerika hanya untuk mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan semakin geram dengan sikap 'batu' Freeport. Berulang kali Jonan menyindir Freeport. Termasuk saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, kemarin. Pernyataan yang dilontarkan seolah menggambarkan Jonan tak gentar menghadapi perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu. Di mata Jonan, Freeport bukanlah perusahaan dengan kapitalisasi sangat besar.

"Dulu sebelum mengurus ESDM saya kira Freeport itu gajah tapi ternyata hanya sapi," kata Jonan di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2).

Jonan membandingkan Freeport dengan perusahaan tambang lainnya, Exxon dan Chevron. Kapitalisasi Freeport disebut-sebut hanya USD 20 miliar, jauh di bawah Exxon Mobile yang mencapai USD 355 miliar dan Chevron USD 204 miliar. Dua perusahaan itu mau mengikuti aturan dan tidak rewel seperti Freeport.

Jonan heran karena Freeport rewel padahal royalti dan pajak yang dibayarkan selama 25 tahun hanya sebesar Rp 214 triliun atau Rp 8 triliun per tahun. Menurutnya, pajak yang dibayarkan Freeport tidaklah terlalu besar.

"(Pajak) Freeport hanya Rp 8 triliun. Hanya bayar kewajiban Rp 8 triliun kok rewel," ujar Jonan.

Jonan juga pernah menyindir Freeport soal kewajiban divestasi saham 51 persen. Mantan Menteri Perhubungan ini berharap, Freeport tidak alergi dengan aturan ini. Sehingga Freeport tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjangan izin, yang akan dikoordinasi oleh Ditjen Minerba dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu serta BKPM.

"Saya berharap Freeport tidak alergi dengan adanya ketentuan divestasi hingga 51 persen yang tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya yang pertama antara PTFI dan Pemerintah Indonesia, dan juga tercantum dengan tegas dalam PP No 1/2017," kata Jonan.

Mantan bos PT KAI ini juga tak gentar dengan ancaman Freeport membawa persoalan ini ke arbitrase. Dia menyindir Freeport seolah cari perkara dengan pemerintah jika mengambil langkah membawa persoalan ini ke arbitrase. Dia menanggapi santai namun sekaligus memberi peringatan pada Freeport bahwa pemerintah tidak akan mundur sejengkal pun.

"Begini, kan ini sebenarnya mau berbisnis atau beperkara? Saya kira Freeport itu kan badan usaha, jadi maunya berbisnis. Kalau berbisnis kan pasti ini dirundingkan. Mudah-mudahan mencapai titik temu. Kalau misalnya sampai tidak mencapai titik temu ya memang itu hak masing-masing untuk membawa ke arbitrase. Bukan hanya Freeport loh yang bisa membawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa," kata Menteri Jonan.