Skenario Buruk Dampak Perang Dagang Terhadap Negara ASEAN, Termasuk Indonesia

Merdeka.com - Lembaga riset ASEAN+3 Macroeconomic Reserach Office (AMRO) menyebut kawasan ASEAN saat ini tengah menghadapi risiko trade war atau perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Chief Economist AMRO, Hoe Ee Khor menyebutkan ekonomi kawasan ASEAN+3 dihadapkan pada tantangan di tengah risiko perlambatan perdagangan global.

"Ketidakpastian perdagangan masih tetap tinggi dan risiko eskalasi ketegangan perdagangan tetap harus diperhitungkan meskipun negosiasi perdagangan China - AS dilaporkan mengalami kemajuan," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Selasa (18/6).

Dia mengungkapkan, risiko proteksionisme perdagangan ke kawasan terutama ditransmisikan melalui jalur ekspor dan rantai nilai global (global value changes GVCs), yang dapat diperkuat oleh efek rambatan perlambatan pertumbuhan global.

"Negara - negara kawasan yang memiliki eksposur ekspor langsung ke China yang besar, maupun yang tidak langsung melalui jalur GVC ke luar kawasan, akan terkena dampak signifikan di jangka pendek," ujarnya.

Namun, Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak terlalu terdampak. "Hal ini dapat terjadi pada negara-negara dengan tingkat keterbukaan dan ketergantungan perdagangan yang besar seperti Hong Kong, Korea, Malaysia, dan Singapura, serta hingga batas tertentu juga cukup rentan bagi Vietnam," ujarnya.

Pada skenario terburuk, AMRO memperkirakan eskalasi ketegangan perang dagang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi kawasan sebanyak 40 bps (basis poin). "Di situasi ekstrem ini, AS dan China diasumsikan akan mengenakan tarif sebesar 25 persen untuk semua impor antara kedua negara. Dalam jangka pendek, dampak negatif terhadap pertumbuhan di beberapa negara-negara kawasan secara absolut berpotensi lebih besar, yaitu mencapai 100 bps," ujarnya.

Perang dagang tersebut, dinilai tidak akan menguntungkan pihak manapun. Semua akan mengalami kerugian akibat adanya ketegangan perdagangan. "AS dan China akan sama - sama dirugikan, terlebih jika tambahan kebijakan non-tarif juga diterapkan," ungkapnya.

Dampak absolut perang dagang terhadap AS selama 2019-2020 relatif lebih rendah (-30 bps), dibandingkan terhadap China ( 60 bps). Namun, dampak relatif terhadap AS akan jauh lebih besar (13 persen terhadap penumbuhan rata - rata 2019 2020) dibandingkan terhadap China (di bawah 10 persen).

"Otoritas di kawasan harus terus waspada mengingat risiko menjadi semakin nyata. Beberapa negara kawasan telah menerapkan langkah-langkah kebijakan yang bersifat pre-emptive atau frontloaded yang telah membantu meredakan kekhawatiran pasar," ujarnya.

Dia mengungkapkan, di beberapa negara, kebijakan moneter telah diperketat untuk menjaga stabilitas eksternal dan inflasi domestik, serta membendung akumulasi risiko yang mengancam stabilitas keuangan akibat periode suku bunga rendah yang berkepanjangan.

Langkah-langkah lain, seperti penangguhan proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak bahan baku impor, juga telah dilakukan untuk mengurangi tekanan pada transaksi berjalan. Di sisi fiskal, anggaran pemerintah yang sehat mendukung kebijakan fiskal untuk memainkan peran countercyclical yang meski terbatas namun penting.

"Beberapa negara kawasan juga telah mengadopsi kebijakan yang cenderung ekspansif, atau memprioritaskan ulang pengeluaran jika terdapat keterbatasan fiskal. Setelah periode pertumbuhan yang tinggi, didukung oleh kondisi keuangan global yang longgar, beberapa ekonomi kawasan saat ini mengalami perlambatan siklus kredit dan beberapa telah melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit," ujarnya.

Dalam jangka menengah panjang, dia mengatakan kawasan memerlukan usaha lebih besar lagi untuk mendukung prospek pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan ekonomi Kebijakan jangka panjang, seperti pembangunan kapasitas dan konektivitas produktif serta pendalaman pasar modal domestik harus tetap menjadi prioritas untuk menuju fase pertumbuhan ekonomi kawasan selanjutnya.

"Kawasan secara keseluruhan telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam dua dekade terakhir melalui strategi "manufaktur untuk ekspor” yang menjadi pilar utama di sebagian besar negara kawasan. Namun, peralihan ke sektor jasa tidak bisa dihindari dan permasalahan investasi di bidang yang menjadi prioritas perlu segera diselesaikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutupnya.