SKK Migas ingatkan keuangan negara terbebani besarnya impor BBM
Merdeka.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan impor bahan bakar minyak (BBM) berpotensi semakin besar dan membebani keuangan negara. Apalagi, dalam kondisi kegiatan industri hulu migas berada dalam bayang-bayang krisis energi, sulit untuk meningkatkan kegiatan produksi.
Humas SKK Migas, Dian Sulistiawan, mengatakan upaya mencari sumber minyak dan gas bumi baru dalam kondisi sekarang ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sehingga kemampuan produksi dalam negeri tidak bisa ditingkatkan untuk mengimbangi tingkat konsumsi yang trennya terus naik.
"Tingkat konsumsi bahan bakar minyak secara nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan kemampuan produksi hanya 834 ribu barel per hari," katanya seperti dikutip dari Antara di Belitung, Selasa (29/8) malam.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
Maka dari itu, SKK Migas mengajak masyarakat untuk berhemat atau mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Dia menjelaskan, untuk mengatasi tingginya konsumsi BBM dalam negeri, pihaknya mengatasinya dengan melakukan impor.
Selain itu, dia juga membenarkan, kegiatan pencarian sumur migas baru pada tahun ini tidak berjalan sesuai target yang diharapkan. Target pencarian sumur migas baru berdasarkan data per Juli 2017 baru terealisasi 24 persen atau hanya 34 sumur dari 134 sumur baru yang ditetapkan.
Rendahnya realisasi target pencarian sumur migas pada tahun ini, menurutnya, salah satunya dipengaruhi iklim investasi pada sektor migas yang kurang baik.
Berdasarkan kondisi tersebut, pihaknya berupaya melakukan berbagai upaya memperbaiki iklim investasi agar bisa menarik investor menanamkan modal di sektor migas, sehingga target pencarian sumur migas baru bisa terpenuhi.
Jika target pencarian sumur migas baru yang ditetapkan setiap tahun tidak terpenuhi, cadangan minyak yang ada hanya cukup untuk 11 tahun ke depan dan bisa benar-benar terjadi krisis energi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Baca SelengkapnyaKenaikan BBM non subsidi merupakan keniscayaan di tengah anjloknya rupiah.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi.
Baca SelengkapnyaSKK Migas memprediksi, penerimaan negara dari sektor hulu migas tahun ini akan berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2023.
Baca SelengkapnyaAlokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.
Baca SelengkapnyaProgram pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.
Baca SelengkapnyaPemerintah mendorong pengembangan migas non konvensional (MNK).
Baca SelengkapnyaJika pengembangan lapangan migas terus tertunda, maka diperkirakan di tahun 2042, Indonesia akan menjadi negara pengimpor net migas.
Baca SelengkapnyaSelain negara di Afrika, pemerintah juga menjajaki peluang impor minyak dari negara di kawasan Amerika Latin.
Baca SelengkapnyaPeningkatan permintaan yang signifikan ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan gas pipa dari ladang tua di wilayah Jawa Barat dan Sumatera.
Baca Selengkapnya