Sri Mulyani: Kita Pastikan Tangani Pandemi dengan Konsisten Menuju Endemi

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa 2021 menjadi tahun yang penting bagi Indonesia dalam proses pemulihan ekonomi. Lewat reformasi fundamental yang dilakukan, pemerintah optimis pandemi bisa teratasi dan bergerak menuju endemi.

"Kita pastikan menangani pandemi ini kita lanjutkan dengan konsisten menuju endemi," kata Sri Mulyani dalam Indonesia PPP Day: Enhancing Government Support for Green PPP in Indonesia Toward Climate-Resilient Investment, Jakarta, Senin (28/3).

Di saat yang sama, pemerintah juga menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat permintaan dan persediaan barang/jasa. Sehingga fokus pemerintah tertuju pada pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, sebagai negara tujuan pasar, pemerintah meyakini perlunya peran swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan. Maka, lewat omnibus law UU Cipta Kerja, pemerintah mendorong berbagai kemudahan perizinan dan insentif bagi pelaku usaha.

"Menciptakan kemudahan berusaha telah diimplementasikan melalui peraturan harmonisasi perpajakan yang bukan hanya PPh tetapi menyelaraskan dengan perpajakan global," ungkapnya.

Lembaga Pengelola Investasi

Di sisi lain, di tengah pandemi yang berlangsung di dunia tak menghalangi Indonesia membentuk lembaga pengelola investasi yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA). Platform ini telah bekerja sama dengan pihak swasta skala global untuk mengumpulkan pembiayaan pembangunan di Tanah Air.

"INA sudah banyak mengundang investor, target kami (dana yang terkumpul di INA) akan ditujukan untuk pembangunan transportasi untuk konektivitas. Kami investasi jalan tol, pelabuhan laut dan bandara," kata dia.

Sektor ini kata dia sangat penting untuk transformasi ekonomi dan sebagai motor penggeraknya. Tak hanya itu, di saat yang bersamaan berbagai proyek pembangunan yang ada akan mengadopsi kebijakan yang selaras dengan mitigasi perubahan iklim global.

"Komitmen kita mengurangi emisi sebagaimana dalam kesepakatan kami untuk mencapai penurunan emisi 29 persen di tahun 2030 dan 41 persen dengan bantuan pembiayaan dari global," kata dia.

Caranya, dengan melakukan perbaikan di sektor kehutanan dan mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Dua hal ini kata dia akan terus dioptimalkan untuk penggunaan energi yang ramah lingkungan dan menuju net zero emission. Untuk mewujudkannya pemerintah telah menyusun kerangka fiskal yang berfokus untuk mitigasi perubahan iklim, seperti pengenaan pajak karbon dan pasar karbon.